BANDUNG,LENTERAJABAR.COM-Jumlah penduduk Jawa Barat yang besar merupakan modal dasar untuk pembangunan,untuk itu penyediaan lapangan pekerjaan harus menjadi prioritas. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan dua juta serapan tenaga kerja. Upaya tersebut dilakukan guna meminimalisir angka pengangguran yang terjadi di Jabar.
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan, capaian serapan dua juta kesempatan kerja tersebut ditargetkan dapat terealisasi pada Juni tahun mendatang. Sejauh ini, jumlah tersebut belum terealisasi sepenuhnya.
Menurut Kang Aher sapaan akrab pria berkacamata ini,masih ada sisa enam bulan lagi sesuai target yang dijanjikan,katanya kepada wartawan di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Bandung, Kamis (30/11/2017).
Lebih lanjut dikatakannya program dua juta serapan tenaga kerja tersebut telah dicanangkan sejak tahun 2013 lalu. Dalam kurun 4 tahun berjalan, sudah 1.821.665 orang tenaga kerja yang mendapatkan pekerjaan.
Satu juta lebih serapan tenaga kerja tersebut untuk penempatan kerja antar lokal, antar daerah maupun antarnegara."Sekarang sudah menampakkan hasilnya. Mudah-mudahan tercapai," katanya.
Ditambahkan Aher serapan tenaga kerja bukan hanya menjadi persoalan di Jabar. Menurutnya, negara lain juga belum mampu menyerap kesempatan kerja seluruhnya.
Ini menjadi persoalan dunia. Bukan hanya Jawa Barat, tuturnya seraya mengatakan persoalan serapan kerja ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Salah satunya tingkat pendidikan yang masih rendah.
Sehingga untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Jabar telah perusahaan-perusahaan bekerja sama dengan sekolah. Perusahaan bisa menitipkan program sesuai dengan yang dibutuhkan.
"Sekarang SMK dan SMA boleh mengubah dan menambah kurikulum menyesuaikan kebutuhan dunia kerja. Sehingga angkatan kerja lulusan SMK atau SMA jadi siap kerja dan tidak perlu latihan kembali. Jadi bukan siap training, tapi siap kerja," jelasnya.
Sementara ditempat yang sama Kepala Disnakertrans Jabar Ferry Sofwan mengatakan dengan target waktu yang tidak lama lagi Pemprov Jabar terus melakukan upaya memperbesar kesempatan kerja. Salah satunya dengan meluncurkan program dua juta kesempatan kerja dan membuka bursa kerja yang digelar di kantor Disnakertrans Jabar.
Ada 30 perusahaan dari berbagai macam sektor yang ikut ambil bagian dalam bursa kerja tersebut. Bursa kerja dibuka secara umum baik bagi lulusan SMA/SMK hingga sarjana.
"Masih ada waktu lebih dari enam bulan untuk merealisasikan terget dua juta kesempatan kerja. Berdasarkan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), target dua juta kesempatan kerja diproyeksikan harus tercapai paling lambat Juni 2018. Sepanjang tahun ini saja, sudah teralisasi 315.394 kesempatan kerja," katanya di tempat yang sama.
Ditambahkannya jumlah 1,8 juta kesempatan kerja yang telah terealisasi berasal dari serapan tenaga kerja penanaman modal dalam negeri maupun asing. Selain itu, pihaknya juga menggelar pelatihan ketenagakerjaan dan program wirausaha baru dan transmigrasi.
"Warga Jabar yang bertransmigrasi juga dicatat sebagai mereka yang mendapatkan kesempatan kerja baru. Jumlahnya memang sedikit, tahun ini 70 kepala keluarga dan tahun lalu 150 kepala keluarga. Ini sesuai kuota kementerian," pungkas Ferry Sofwan. (Red/Rls)
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan, capaian serapan dua juta kesempatan kerja tersebut ditargetkan dapat terealisasi pada Juni tahun mendatang. Sejauh ini, jumlah tersebut belum terealisasi sepenuhnya.
Menurut Kang Aher sapaan akrab pria berkacamata ini,masih ada sisa enam bulan lagi sesuai target yang dijanjikan,katanya kepada wartawan di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Bandung, Kamis (30/11/2017).
Lebih lanjut dikatakannya program dua juta serapan tenaga kerja tersebut telah dicanangkan sejak tahun 2013 lalu. Dalam kurun 4 tahun berjalan, sudah 1.821.665 orang tenaga kerja yang mendapatkan pekerjaan.
Satu juta lebih serapan tenaga kerja tersebut untuk penempatan kerja antar lokal, antar daerah maupun antarnegara."Sekarang sudah menampakkan hasilnya. Mudah-mudahan tercapai," katanya.
Ditambahkan Aher serapan tenaga kerja bukan hanya menjadi persoalan di Jabar. Menurutnya, negara lain juga belum mampu menyerap kesempatan kerja seluruhnya.
Ini menjadi persoalan dunia. Bukan hanya Jawa Barat, tuturnya seraya mengatakan persoalan serapan kerja ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Salah satunya tingkat pendidikan yang masih rendah.
Sehingga untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Jabar telah perusahaan-perusahaan bekerja sama dengan sekolah. Perusahaan bisa menitipkan program sesuai dengan yang dibutuhkan.
"Sekarang SMK dan SMA boleh mengubah dan menambah kurikulum menyesuaikan kebutuhan dunia kerja. Sehingga angkatan kerja lulusan SMK atau SMA jadi siap kerja dan tidak perlu latihan kembali. Jadi bukan siap training, tapi siap kerja," jelasnya.
Sementara ditempat yang sama Kepala Disnakertrans Jabar Ferry Sofwan mengatakan dengan target waktu yang tidak lama lagi Pemprov Jabar terus melakukan upaya memperbesar kesempatan kerja. Salah satunya dengan meluncurkan program dua juta kesempatan kerja dan membuka bursa kerja yang digelar di kantor Disnakertrans Jabar.
Ada 30 perusahaan dari berbagai macam sektor yang ikut ambil bagian dalam bursa kerja tersebut. Bursa kerja dibuka secara umum baik bagi lulusan SMA/SMK hingga sarjana.
"Masih ada waktu lebih dari enam bulan untuk merealisasikan terget dua juta kesempatan kerja. Berdasarkan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), target dua juta kesempatan kerja diproyeksikan harus tercapai paling lambat Juni 2018. Sepanjang tahun ini saja, sudah teralisasi 315.394 kesempatan kerja," katanya di tempat yang sama.
Ditambahkannya jumlah 1,8 juta kesempatan kerja yang telah terealisasi berasal dari serapan tenaga kerja penanaman modal dalam negeri maupun asing. Selain itu, pihaknya juga menggelar pelatihan ketenagakerjaan dan program wirausaha baru dan transmigrasi.
"Warga Jabar yang bertransmigrasi juga dicatat sebagai mereka yang mendapatkan kesempatan kerja baru. Jumlahnya memang sedikit, tahun ini 70 kepala keluarga dan tahun lalu 150 kepala keluarga. Ini sesuai kuota kementerian," pungkas Ferry Sofwan. (Red/Rls)