Dalam laporan Badan Anggaran DPRD Jabar yang disampaikan oleh Yusuf Puadz (FPPP), dikatakan bahwa belanja daerah pada tahun 2018 mencapai Rp 24,215 Trilyun lebih. Terdiri dari belanja Tidak langsung sebesar. Rp 17,423 T lebih dan belanja langsung sebasar Rp. 6,791 T, sedangkan pendapatan hanya sebesar Rp.24,215 triliun lebih.
Untuk itu, pada tahun anggaran (ABPD Murni Jabar) 2018, pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak memberikan penyertaan Modal, ujar Yusuf Puadz dalam laporan selaku Badan Anggaran DPRD Jabar dalam sidang paripurna DPRD Jabar yang dipimpin Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari didampingi Wakil Ketua Ade Barkah, Irfan Suryanagara, Haris Yuliana, Haris Bobihoe dan Gubernur Jabar Ahmad Heryawa..
Disampaikan juga bahwa pendapatan daerah sebesar Rp.22,215 T tersebut belum termasuk DAK dari APBN dan Sisa Lebih penghitungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya.
Kebijakan APBD 2018 difokuskan untuk 1.RPJMD 2013-2018, RPJMN 2015-2019, prioritas pembangunan janji Gubernur tahun 2013-2018; 2. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 Persen, serta alokasi anggaran kesehatan sebasar 100 persen dari total belanja; 3. Dukungan terhadap pelaksanaan Pemilukada serentak; 4. Bantuan keuangan Kabupaten Kota, Bantuan Keuangan Desa; 5 dukungan terhadap penyelenggaran Asian Games ke XVIII; 6 Dukungan terhadap pembangunan dan pengembangan fasilitas social; 7. Dukungan terhadap kegiatan Unggulan provinsi.
Pada Poin 4. Bantuan keuangan Provinsi untuk 27 Kabupaten/ Kota besaran anggarannya rata-rata Rp.300 milyar, untuk mendukung perbaikan sector infrastruktur di Kab/kota. Bahkan Pemprov Jabar memberikan bantuan Keuangan Desa.
Dewan berharap APBD sekarang yang merupakan tahun kelima kepemimpinan Aher –Demiz dapat mencerminkan kebutuhan real dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.(Red)
