Dengan jumlah penghargaan mencapai 250 buah dalam durasi kepemimpinan menginjak tahun ke-9, jika dianggap 1 tahun 365 hari dikalikan sembilan tahun dibagi 250 penghargaan, maka muncul angka 13 hari sekali peroleh penghargaan.
Data Humas Jabar menunjukkan, penghargaan pertama diraih tahun 2008 lalu yakni tiga besar Pemeringkatan E-Government Indonesia (PeGI) dari Departemen Komunikasi Informatika. Sementara capaian terakhir, 8 Desember 2017 lalu, adalah Penghargaan Produktivitas Paramakarya dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Jika diurut berdasarkan tahunnnya, maka penghargaan dimulai tahun 2008 dengan 5 penghargaan, 2009 (9), 2010 (12), 2011 (31), 2012 (37), 2013 (34), 2014 (40), 2015 (21), dan 2016 (6). Adapun rekapitulasi data tahun 2017 masih dilakukan.
Dari semuanya itu, banyak penghargaan utama diperoleh seperti pemerintah provinsi berkinerja terbaik secara nasional dua tahun berturut-turut (2016-2017) yang diberikan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto yang mewakili Presiden RI Joko Widodo pada puncak peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke XXI tahun 2017 di Alun-alun Kota Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (25/4/2017).
Selain itu, Pemprov Jabar juga menjadi pemda paling sering meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama enam kali berturut-turut dari tahun 2011-2016, yang terakhir penghargaannya diberikan Presiden RI Joko Widodo kepada Gubernur Jabar Ahmad Heryawan di Istana Negara Jakarta, Kamis (14/09/2017).
Aher mengatakan, raihan provinsi kinerja terbaik antara lain berkat program inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang telah berjalan sukses. Seperti tiga aplikasi pelayanan publik yang baru-baru ini telah diadopsi oleh 17 provinsi di Indonesia dan menjadi pilot project KPK dalam pencegahan tindak korupsi. Aplikasi tersebut yakni pelayanan perizinan terpadu satu pintu, aplikasi sasaran kinerja pegawai (SKP) online berbasis tunjangan perbaikan penghasilan pegawai dan aplikasi e-samsat.
Sementara raihan opini WTP menggambarkan akuntabilitas kinerja dalam laporan keuangan dan hasil kerja di lapangan berupa terwujudnya pembangunan yang dirasakan langsung masyarakat Jabar.
"Tentu WTP ini menggambarkan bahwa akuntabilitas dan hasil kerja kita di lapangan telah sesuai. Dari sejak perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan anggaran termasuk evaluasi keuangan dan evaluasi kinerja, betul-betul menggambarkan apa yang dikerjakan sesungguhnya secara efektif, efisien, dan adil," katanya di Bandung, Selasa (12/12/2017).
Dari sisi sebaran bidang, penghargaan yang diraih pun sudah representatif. Mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, budaya, ekonomi, pariwisata, hingga agama, seluruhnya telah diperoleh oleh Pemprov Jabar.
Aher menambahkan, penghargaan yang diraihnya merupakan prestasi para aparatur sipil negara (ASN) yang dianggapnya telah bekerja dengan baik.
"Gubernur hanya terkena dampak baik saja, padahal yang bekerja adalah ASN dan masyarakat," pungkasnya, seraya mengatakan destinasi pariwisata Jabar pun kini tak hanya kawasan Bandung Raya namun juga menyebar ke wilayah lainnya di provinsi tersebut.(Red/Hms)
