Peninjauan dilakukan di wilayah Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, yang merupakan salah satu wilayah dengan jumlah kerusakan cukup tinggi. Selain melakukan peninjauan secara langsung dalam kesempatan tersebut DPRD Provinsi Jawa Barat memberikan beberapa bantuan yang disalurkan ke wilayah-wilayah terdampak bencana gempa bumi berkekuatan 6,9 skala richter tersebut.
Peninjauan dan pemberian bantuan kepada wilayah-wilayah terdampak bencana gempa bumi tersebut merupakan bagian dari kegiatan Citra Bakti DPRD Provinsi Jawa Barat yang rutin dilaksanakan setiap tahun, dan untuk kali ini kegiatan Citra Bakti difokuskan dalam bentuk tindakan penanganan pasca bencana gempa bumi yang melanda beberapa wilayah di Provinsi Jawa Barat.
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tasikmalaya mencatat hingga Hari Selasa 20 Desember 2017, jumlah laporan masuk akibat dari bencana gempa bumi mencapai 1655 laporan yang berasal dari 8 kecamatan yang terdiri dari 45 kelurahan. Dengan rincian rumah rusak berat 208 unit, rusak sedang 338 unit, rusak ringan 525, sedangkan untuk laporan kerusakan fasilitas lain seperti sekolah 16 unit mesjid 14 unit, sarana kesehatan 2 unit, dan fasilitas lainnya sebanyak 1 unit.
Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari mengapresiasi daerah-daerah yang telah dengan cepat mengatasi permasalah yang muncul akibat dari bencana tersebut. "Meskipun masih ada beberapa hal yang perlu dievaluasi kembali, kecepatan daerah mengatasi dampak akibat bencana ini sudah baik". Kata Ineu.
Adapun masukan yang menjadi catatan penting dari hasil peninjauan ini adalah terkait perencanaan penganggaran bagi penanggulanan pasca bencana. Ineu pun menghimbau kepada seluruh masyarakat Jawa Barat untuk tetap tenang, mengingat Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi.
"Sehingga masyarakat harus waspada dalam menghadapi setiap bencana yang tidak dapat diprediksi kedatangannya" ucapnya. Selanjutnya untuk Pemerintah Daerah Ineu menghimbau untuk terus membangun kerja sama yang baik dengan Pemerintah Provinsi.
Hal tersebut perlu dilakukan guna mendapatkan masukan terkait antisipasi dan penanganan pasca bencana yang bukan tidak mungkin akan terjadi lagi dikemudian hari. Sebelumnya gempa berkekuatan 6,9 skala Richter mengguncang kawasan Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Yogyakarta, Jumat 15 Desember 2017 dini hari. Dampak dari bencana tersebut mengakibatkan sejumlah kerusakan infrastruktur.(Red)
