"Sudah lebih dari sepekan wabah difteri ini terjadi di berbagai daerah. Tiga tahun terakhir angka kasusnya juga terus meningkat. Padahal program imunisasi DPT ini kan program rutin. Pemerintah harus mengevaluasi," ujar anggota Komisi IX DPR RI Ahmad Zainuddin di sela-sela kegiatan reses DPR RI, Jakarta, Selasa (12/12/2017).
\Zainuddin mengutip Profil Kesehatan yang diterbitkan Kementerian Kesehatan dalam tiga tahun berturut-turut. Dia mengatakan, periode Januari-November 2017, Kementerian Kesehatan mencatat ada 95 kabupaten dan kota dari 20 provinsi yang melaporkan kasus difteri. Secara keseluruhan terdapat 622 kasus, 32 diantaranya meninggal dunia.
Pada 2015, kasus difteri sebanyak 252 kasus, korban meninggal sebanyak 5 kasus. Dari kasus tersebut, 37 persen tidak mendapatkan vaksinasi. Sementara tahun 2016, ada 415 kasus dan 24 diantaranya meninggal dunia. Dari seluruh kasus difteri 2016, sebesar 51 persen di antaranya tidak mendapatkan vaksinasi.
"Bahkan di tahun 2012 kasusnya mencapai 1.192 kasus. Padahal di tahun 1990 pemerintah berhasil perangi difteri, sangat minim kasusnya. Melihat data ini, apakah ada masalah dengan vaksin, atau program imunisasi yang belum merata? Pemerintah harus evaluasi agar wabah difteri tidak terulang lagi," jelasnya.
Namun demikian, politisi PKS ini tetap mengapresiasi langkah pemerintah melakukan Outbreak Respons Imunization (ORI) untuk menekan penyebaran wabah difteri yang dilakukan pertama terhadap tiga provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Dia berharap ORI serentak dilakukan terhadap 17 provinsi lainnya yang berstatus Kejadian Luar Biasa (KLB).
"Langkah ORI sudah seharusnya seperti itu. Baiknya serentak di 20 provinsi yang KLB," imbuh anggota DPR RI asal daerah pemilihan Jakarta Timur ini.
Selain itu, Zainuddin juga berharap kinerja dan sinergi aparatur kesehatan hingga kelurahan dan desa diperkuat lagi. Sosialisasi pencegahan melalui penyuluhan kepada masyarakat tentang penyakit-penyakit berbahaya harus terus digalakkan.
"Pemberitaan wabah difteri ini tentu membuat masyarakat gelisah. Sosialisasi penyuluhan harus terus digalakkan petugas-petugas kesehatan agar masyarakat tenang. Program imunisasi kembali tiap 10 tahun harus dilakukan," pungkasnya.(Red/Rls)
"Bahkan di tahun 2012 kasusnya mencapai 1.192 kasus. Padahal di tahun 1990 pemerintah berhasil perangi difteri, sangat minim kasusnya. Melihat data ini, apakah ada masalah dengan vaksin, atau program imunisasi yang belum merata? Pemerintah harus evaluasi agar wabah difteri tidak terulang lagi," jelasnya.
Namun demikian, politisi PKS ini tetap mengapresiasi langkah pemerintah melakukan Outbreak Respons Imunization (ORI) untuk menekan penyebaran wabah difteri yang dilakukan pertama terhadap tiga provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Dia berharap ORI serentak dilakukan terhadap 17 provinsi lainnya yang berstatus Kejadian Luar Biasa (KLB).
"Langkah ORI sudah seharusnya seperti itu. Baiknya serentak di 20 provinsi yang KLB," imbuh anggota DPR RI asal daerah pemilihan Jakarta Timur ini.
Selain itu, Zainuddin juga berharap kinerja dan sinergi aparatur kesehatan hingga kelurahan dan desa diperkuat lagi. Sosialisasi pencegahan melalui penyuluhan kepada masyarakat tentang penyakit-penyakit berbahaya harus terus digalakkan.
"Pemberitaan wabah difteri ini tentu membuat masyarakat gelisah. Sosialisasi penyuluhan harus terus digalakkan petugas-petugas kesehatan agar masyarakat tenang. Program imunisasi kembali tiap 10 tahun harus dilakukan," pungkasnya.(Red/Rls)
