“Alhamdulillah untuk belanja daerah saja yang mencapai Rp26,86 triliun sudah terserap 76,41%,” ungkap Sekda Jabar Iwa Karniwa kepada wartawan , di Bandung kemarin.
Sejumlah pos anggaran yang penyerapan cukup signifikan yakni belanja pegawai sebesar 78%, belanja subsibsi dengan nilai Rp15 miliar yang sudah mencapai 98% dan belanja hibah Rp98 miliar telah terserap 78%.
“Di pos belanja hibah itu termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sudah terserap Rp7,7 triliun,” katanya.Untuk dana bagi hasil, lanjut Iwa, sebesar Rp6,9 trilun realisasinya baru Rp5,36 triliun atau serapannya baru 77,05%. Penyerapannya kemungkinan akan bertambah signifikan karena daerah diberi waktu setelah 15 Desember untuk triwulan terakhir ini.
Begitu pula dengan belanja bantuan keuangan yang baru terserap 73,4%, dan akan diupayakan sebelum 15 Desember agar penyerapannya tidak berhenti di angka tersebut. Untuk belanja bantuan tak terduga kemungkinan tersisa sekitar Rp108 miliar.
“Pos anggaran untuk penanganan bencana ini terserap kecil sekali, baru sekitar Rp26 juta. Ini dana untuk sewaktu-waktu dibutuhkan saat bencana alam,” katanya.
Di pekan terakhir Desember ini, kata Iwa, pihaknya memantau pos belanja modal, barang dan jasa, karena alokasi sebesar Rp2,74 triliun baru terserap Rp1,438 triliun. Sedangkan barang dan jasa dari Rp4,6 triliun baru terpakai Rp 3,6 triliun.
“Perhatian kami di belanja langsung khususnya belanja modal dan barang juga jasa serta menyangkut bagi hasil dan bantuan keuangan ke daerah. Sehingga target kami penyerapan tahun ini bisa lebih tinggi dari tahun lalu sekitar 93-94 persen,” katanya.
Penyerapan APBD menjelang akhir tahun ini, menurutnya terkesan lambat karena terkendala beberapa persoalan di lapangan, di luar kekuasaan pemerintah provinsi.
Ia mencontohkan gagalnya lelang pembangunan masjid terapung Gedebage dan pembangunan gedung kesenian.“Yang memungkinkan kita bisa optimalkan, bagi hasil dan bantuan keuangan dan belanja modal serta barang yang sekarang prosesnya tengah pengajuan pembayaran,” tutur Iwa.
Ia meminta para kepala daerah segera menyerahkan dokumen terkait pencairan bantuan keuangan, begitupun dinas-dinas di lingkungan Pemprov Jabar.
Meski bantuan keuangan daerah agak lambat, tetapi ia mengaku lega karena bantuan keuangan ke desa sebesar Rp115 juta per desa serapannya sudah hampir 100%.“Segera administrasi diselesaikan, supaya tidak ada masalah di kemudian hari,” pintanya.(Hms/Red)
