Hal tersebut diungkapkan Wakil Wali Kota Bandung Oded M Danial dalam arahannya membuka acara Pelatihan Poor Planning Budgeting and Monitoring (P3BM) dan sosialisasi pengembangan sistem informasi perencanaan penanggulangan kemiskinan berbasis teknologi di hotel Marbella Suites Hotel Jalan Setra dago Pakar, Senin (6/11/17).
"Kehadiran pemerintah dinilai dari bagaimana melindungi dan mensejahterakan rakyatnya. Kita sebagai PNS mendapatkan tugas mulia untuk mengentaskan kemiskinan. Permasalahan pengentasan kemiskinan harus ditangani serius dan Fokus ," Jelas Wakil Wali Kota Bandung yang sekaligus Ketua tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan TKPK Oded M Danial
Lebih lanjut Oded menyatakan, kemiskinan identik dengan keterbatasan akses dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih. Kondisi ini disebabkan daya beli rendah, kebutuhan relatif banyak, ditambah terbatasnya sumber-sumber ekonomi.
"Saya tidak terlalu senang apabila banyak gedung tinggi bertebaran, mall di mana-mana, tetapi masih banyak masyarakat miskin diantara mereka. Saya minta tim secara serius bekerja sama, berkoordinasi, bekerja solid, dengan tim yang SDM-nya berkualitas dan semangat yang tulus," paparnya.
Pihaknya mengakui terdapat kekurangan dalam upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung tidak maksimal salah satunya karena data angka kemiskinan bersifat dinamis dan selalu berubah serta tidak seragam antar instrumen, untuk itu pihaknya akan terus berupaya meningkatkan keakuratan validasi data kemiskinan di Kota Bandung dengan tujuan agar Penanggulangan kemiskinan tepat sasaran.
"Data angka kemiskinan Kota Bandung sangat dinamis, sementara data dari BPS sebagai lembaga yang mendapat amanat dari undang-undang tidak bisa sepenuhnya dipakai sebagai acuan karena di-updatenya 10 tahun sekali, sementara data kemiskinan Kota Bandung terus berubah," papar mang Oded sapaan karib Wakil Wali Kota Bandung.
Oded melanjutkan, Pemkot Bandung melakukan dua pendekatan utama menangani isu pengentasan kemiskinan. Pertama, meningkatkan pendapatan masyarakat dengan bantuan modal dan ketrampilan berusaha. Kedua, mengurangi pengeluaran dengan diberikan kemudahan memperoleh setiap jenis layanan dasar.
"Persoalannya ketika program dan kegiatan yang digulirkan tidak sesuai dengan kebutuhan, terjadi ketidakselarasan antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan prioritas penduduk miskin," ungkapnya.
Untuk menghilangkan persoalan itu, Oded akan menerapkan langkah-langkah dengan melakukan terobosan membentuk bidang khusus. Bidang tersebut bertugas menjamin efisiensi dan efektivitas program penanggulangan kemiskinan.
"Bidang yang digagas bersama stakeholder tersebut berupaya menyatukan persepsi di setiap SKPD dan instansi dalam menentukan program dan kegiatan penganggulangan kemiskinan yang harus dikolaborasikan mulai tahun 2015. Permasalahan persepsi berbeda tersebut disebabkan timpang tindih, tidak akuratnya data, dan kurang koordinasinya instansi serta akses informasi," ucap Oded.(Red)
