Notification

×

Iklan

Iklan

Pemkot Bandung Penyegaran Organisasi Lantik 4 Pejabat Eselon II

Jumat, 29 Desember 2017 | 17:51 WIB Last Updated 2017-12-29T10:51:44Z
BANDUNG,LENTERAJABAR.COM-Pemerintah Kota Bandung dalam upaya menempatkan personil berdasarkan lelang terbuka (open biding) untuk mengisi kekosongan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Prasarana Sarana Utilitas, Pertanahan, dan Pertamanan (DPKP3) seiring dengan adanya rotasi di empat kepala SKPD di lingkungan pemerintahan Kota Bandung.

Empat kepala dinas yang dirotasi yakni Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang kini diisi oleh Arief Syaifudin, sebelumnya di Inspektorat. Kemudian Kepala Dinas Tata Ruang (Distaru) yang diisi oleh Zulkarnaen Iskandar, sebelumnya Dinas Pekerjaan Umum (DPU).

Selain itu, Kepala DPU Kota Bandung yang diisi oleh Arief Prasetya, sebelumnya di DPKP3 Kota Bandung. Lalu Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan diisi oleh Maryun Sastrakusuma, sebelumnya di Distaru.

Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Yossi Irianto mengatakan bahwa rotasi dan mutasi yang dilakukan dalam rangka penyegaran di organisasi pemerintahan. Mengingat jika menempati suatu dinas terlalu lama, dikhawatirkan menimbulkan kejenuhan.

"Saya kira yang namanya rotasi dan mutasi adalah penyegaran organisasi. Ada beberapa hal yang menjadi refleksi dan auto kritik seperti keterlambatan dan kegamangan dalam program pemerintah," ungkapnya usai pelantikan di Balai Kota Bandung, Jalan. Wastukencana no 2, Kota Bandung, Jumat (29/12/2017).

Menurutnya pemimpin dinas merupakan wakil dari kepala pemerintah harus bersikap responsif dengan berbagai persoalan yang ada. Sehingga penilaian adanya ketidakseriusan dari komitmen pemerintah dapat diminimalisir.

"Hal ini tidak mendadak karena mekanismenya sudah disampaikan ke Kemenpan dan KSN, dan persiapan dari tiga minggu yang lalu. Secepatnya dilakukan fit dan proper test untuk mengisi jabatan yang kosong," katanya.

Dikatakanya lelang terbuka bagi salah satu posisi kepala dinas tersebut diupayakan agar tidak terjadi stack atau kekosongan di pemerintahan. Dimana untuk mengisinya yakni setingkat eselon dua seperti asisten dua yang berkolerasi dalam kekosongan jabatan tersebut.

Diakuinya yang menjadi sorotan dalam pemerintahan Kota Bandung saat ini adalah persoalan perizinan. Walau sudah menggunakan berbagai aplikasi dan sistem canggih tapi tetap celah korupsi dan kecurangn masih tetap terjadi.

"Perizinan masih menjadi perdebatan di publik, kecenderungan korupsi masih tinggi lebih kepada stigma dan perilaku. Mudah-mudahan dengan penyegaran dapat memberikan suasana dan dimensu baru, sehingga pembelajaran pada masa lalu dan tumbuhnya komitmen," ujarnya.

Kepala dinas yang menempati posisi baru yakni DPMPTSP, Arief Syaifudin menuturkan bahwa dirinya akan berkomitmen bersama dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan perizinan terbaik.

Ditambahkan pria berkacamata ini,pokoknya akan megajak komitmen bersama memberikan pelayana terbaik, cepat dan berintegritas. Kalau tantangan itu, dimanapun ada setiap dinas atau perangkat daerah," tutur mantan sekretaris Inspektorat ini .(Red)
×
Berita Terbaru Update