Demikian hal tersebut dikatakan Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryoto kepada wartawan usai memimpin Apel gelar pasukan, dalam rangka mantap praja 2018, di lapangan Gasibu jalan Diponegro kota Bandung , Jumat (5/1/2018).
"Apel gelar pasukan ini untuk mengecek personil dan kesiapan sarana prasaran polri serta unsur terkait sebelum di terjunkan kelapangan dalam rangka pilkda 2018. Di harapkan sarana yang dipersiapkan dapat optimal dalam mensukseskan pelaksanaan Pilkada aman dan kondusif," jelasnya.
Lebih lanjut dikatakannya, beberapa bulan lalu penandatanganan hibah sudah dilakukan oleh Gubernur dengan Polda Jabar, sehingga jajaran polda jabar dapat bekerja maksimal dalam melaksankaan pengaman pilkada serentak tahun 2018 .
"Kesiapan anggota ini merupakan perwujudan Polda Jabar dalam mensukseskan pilkada serentak. Dimana untuk mewujudkan hal tersebut perlu disiapkan sapta siap yaitu siap posko komando, siap pra oprasi, kamtibmas, masarkat, siap personil dan dukungan logistik," ujarnya.
Menurutnya semua itu sudah disiapkan tingkat polda jabar hingga wilayah. "Kami siapkan sebanyak 21.438 personil Polda Jabar dilibatkan dalam pengaman pilkada 2018. Dibantu sebanyak Tni 27 SSK, setingkat kompi TNI yang akan disebar untuk melakukan pengamanan di Jabar,"jelas Budi.
Hal penting dalam mensukseskan pilkada 2018, yaitu tingkatkan dan pertahankan terus soliditas antara Polri, TNI, pemerintah daerah dan elemen lainnya. "Tanpa ada sinergi bukan hal mustahil pilkada akan berlangsung sukses. Melakukan kegiatan bersama, melaksanakan maksimal, saya yakin dan percaya pilkada berjalan sukses dan kondusif,"kata Budi .
Kapolda kerap terus mengingatkan kepada seluruh jajaran kepolisian untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada dan meminimalisir kegiatan kontraproduktif yang justru mencederai demokrasi dan menurunkan citra kepolisian di masyarkat.
"Terkait tindak penegakkan pilkada, polda Jabar dengan bawaslu, akan mengoptimalkan peransentral gakumdu sehingga dapat menyelesiakan tuntaspelanggaran terjadi," terangnya.
Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur serta 15 pemilihan kepala daerah yaitu Bupati dan wali kota yang masuk di wilayah hukum Polda Jabar. Berbagai upaya dilakukan untuk mempersiapakan personil seperti pelatihan kepada personil. Terus tingkatkan pelatihan dilakukan dan laksankaan sispamkota sebagai antisipasi apabila terjadi kontigensi konflik sosial ancaman terorisme dan lain lain.
Sebagai pengaman individu, lanjutnya para calon Polda Jabar membentuk satgas pengamanan paslon yang akan melekat setelah KPUD prov menetapkan paslon sehingga dapat memberikan rasa aman dan anyaman paslon untuk melakukan berbagai aktivitas pada tahapan Pilkada.
"Sejalan perkembangan teknologi, Polda Jabar juga bentuk satgas Siber sebagai upaya antisipasi dengan maraknya hoax, hates speech, Black campaign, praktek money politic, intimidasi dan kegiatan negatif lainnya terhadap penyelenggara," terangnya.
Lanjutnya, sehingga bentuk kecurangan baik dilakukan penyelenggaran pilkada maupun pihak terkait lainnya dapat dengan mudah terdeteksi dan dilaksanakan pendekatan hukum oleh satuan tugas Siber dan jajaran Polda jabar.
Jendral bintang dua ini mengimbau, elemen masyarkat paslon partai politik pendukung ataupun penyelenggara untuk mematuhi peraturan hukum yang telah ditetapkan sehingga seluruh tahapan pilkada dapat berjalan dengan lancar guna mewujudkan situasi kemanan ketertiban masarkat yang aman dan kondusif.(Red)
