"Ini tentu menjadi harapan bagi kita semua karena ada kenaikan 2 persen dibanding tahun 2016 lalu yang mencapai 93 persen,"kata Anggota Komisi V DPRD Jabar, Yomanius Untung kepada wartawan di Bandung, Kamis (4/1/2018)
Selain itu, berkenaan dengan ketertiban administrasi yang menunjukan ada peningkatan kualitas administrasi sehingga mampu menyelesaikan berbagai persoalan penyerapan anggaran yang merupakan hasil dari kemampuan pengelolaan admnistrasi keuangan.
Lebih lanjut dikatakan politisi senior partai Golkar ini,tolak ukurnya keberhasilannya kan Jabar meraih Wajib Tanpa Perantara (WTP) dengan 5 kali secara berturut-turut,papar wakil rakyat daerah pemilihan Majalengka-Sumedang-Subang ini.
Berkenaan dengan pendidikan gratis berdasarkan kewenangan, ia menyebutkan tentu akan mendapatkan kendala. Pasalnya keterbatasan anggaran akan menghambat program pendidikan gratis tersebut,tuturnya seraya mengatakan termasuk dana yang dialokasikan dari APBN sangat terbatas juga,imbuhnya.
Sejauh ini Bantuan Operasional Sekolah (Bos) yang digulirkan oleh pemerintah pusat baru mencapai Rp1,4 juta per siswa setiap tahunnya. Rencannya akan mengalami kenaikan hingga Rp1,8 juta per siswa setiap tahunnya. Sedangkan, untuk tingkat provinsi Jabar baru sampai Rp500 ribu per siswa setiap tahunnya,jelas mantan Ketua KNPI Jabar ini yang juga sekretaris SOKSI Jabar ini
Adapun, standar minimum biaya pengelolaan kebutuhan itu berkisar antara 4,5 sampai 5,6 juta per siswa setiap tahun sehingga terjadi kesenjangan kebutuhan. Kondisi tersebut yang akhirnya harus ditutupi oleh orang tua melalui iuran bulanan yang rerata mencapai Rp200 ribu per siswa setiap bulan.
Sedangkan yang dilakukan pemerintah provinsi (Pemprov) Jawa Barat hanya sebatas meringankan beban biaya pendidikan saja "Nah bagi pejabat publik yang mengkampanyekan pendidikan gratis itu mustahil karena sampai kapanpun akan sangat sulit direalisasikan tentang program pendidikan gratis,"pungkasnya (Red)
