Untuk itu Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, mendorong personil penyuluh tersebut,dapat mengedukasi para petani sehingga target swasembada kedelai di Jawa Barat dapat tercapai.
Ketua Komisi II DPRD Jabar, Didi Sukardi menilai, peran THL - TBPPD sangat signifikan berkontribusi bagi kelangsungan sektor pertanian di Jabar,kata politisi senior PKS ini kepada wartawan usai menghadiri Rapat Kerja Wilayah THL - TBPPD Jabar, di Kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat.
Lebih lanjut dikatakan pria berkacamata ini,kontribusi mereka ini sangat signifikan. Mereka diangkat sejak tahun 2012 berkontribusi banyak terhadap sektor pertumbuhan pertanian di Jawa Barat. Sekarang, mereka sedang merumuskan langkah-langkah yang harus mereka lakukan untuk memperbaiki kinerjanya,ujat Didi
Menurutnya Rakerwil tersebut dilaksanakan dalam upaya merumuskan program-program yang membantu program Pemprv Jabar khususnya di sektor pertanian. Salah satunya bidang pertanian kedelai.
"Ditargetkan di tahun ini ada 200 ribu hektare lahan untuk ditanami kedelai. Tenaga THL yang PNS (Pegawai Negeri Sipil) itu jumlahnya sedikit, sehingga dibutuhkan bantuan dari THL penyuluh pertanian yang statusnya bukan PNS atau yang kita sebut dengan tenaga harian lepas," jelasnya.
Ditambahkannya peran strategis THL sangat dibutuhkan. Dengan hadirnya para THL tersebut, kata Didi, dapat mendorong produktifitas petani, khususnya di Jabar."Mereka yang langsung bersentuhan dengan para petani, di Jawa Barat ini ada ribuan petani, ribuan kelompok tani. Untuk meningkatkan produktifitas pertanian mereka itu butuh tenaga penyuluh, mereka butuh bimbingan," ujarnya.
Dikatakan wakil rakyat daerah pemilihan Jabar VII ini,sejauh ini Pemprov Jabar telah mengangkat kurang lebih seribu orang tenaga harian lepas. Bahkan, kontrak para THL tersebut baru diperbaharui sekitar tiga pekan lalu,tutur politisi senior PKS Kuningan ini.
Untuk iti Didi berharap, kepada seluruh THL dapat bekerja dengan serius, dan professional untuk meningkatkan sektor pertanian di Jabar. Walaupun dari segi kesejahteraan masih belum sesuai dengan harapan mereka.
"Saya berharap walaupun sementara ini honornya masih sedikit, saya katakan tidak layak karena kebutuhan di Jawa Barat dalam satu bulan minimal itu sedangkan mereka menerima Rp 1,2 juta," pungkasnya.(Ari/Red)
