DPRD Jabar juga mengapresiasi pencapaian 6 kali WTP yang diraih Provinsi Jabar serta penghargaan Parasamya Purna Karya Nugraha sebagai penghargaan tertinggi dalam pembangunan di Indonesia yang akan dianugerahkan oleh Presiden RI Joko Widodo, Rabu (25/4).
Meski begitu, DPRD Jabar juga mencatat beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemimpin daerah yang akan datang.
"Panitia Khusus (Pansus) mendapat informasi yang kurang atau belum baik yang dijadikan catatan dan rekomendasi kedepan," kata Ketua Pansus Gatot Tjahyono usai Rapat Kerja Pansus I terkait LKPJ Tahun Anggaran (TA) 2017 dan Akhir Masa Jabatan Gubernur Jawa Barat 2013-2018 di Ruang Rapat Banmus Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Senin (23/4).
Menurut Gatot beberapa permasalahan diantaranya persoalan kemiskinan yang masih tinggi sekitar 7.8 %, angka penganguran yang juga tinggi mencapai 8.9 % dari penganggur potensial terbuka.
Kemudian, sambung Gatot, persoalan perijinan yang masih banyak persoalan, masalah penegakkan hukum di area kawasan lindung, persoalan cetak sawah baru yang tidak terealisir
, kwalitas wirausaha belum sesuai harapan sebagai wirausaha muda yang baik.
"Masalah lainnya adalah penataan aset yang perlu terus ditingkatkan serta Bandara Kertajati perlu dijaga dari pengelolaan pihak lain yang bisa merugikan jabar untuk itu peran BIJB sebagai BUMD kita perlu diperkuat," imbuhnya.
Gatot menambahkan kinerja BJB yang cukup baik dengan asset mencapai 110 T,pada tahun ini harus di jaga CAR dan dikendalikan NPL-nya sehingga bisa masuk 10 besar bank di Indonesia. Selain itu, imbuhnya, isu negatif terkait BJB Syariah sebagai anak perusahaan harus segera diselesaikan termasuk BJB tower yang masih bergulir di pengadilan.
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan BUMD yang baik dilihat dari performance kinerja seperti Bank Jabar Banten (BJB). PT Jasa Sarana, PT Hulu Migas, PT TGR, PT Jamkrida harus dijaga ditambah modal karena ada tugas dan kepentingan jabar seperti terkait jalan tol, persampahan regional, bandara, pelabuhan laut, energi listrik, yang perlu investasi jangka panjang.
"Pembenahan BUMD ini saya rasa menjadi pekerjaan rumah gubernur baru, BUMD yang sudah terlanjur tidak bisa berkembang dilikuidasi atau merger saja, sehingga tidak membebani pemprov kedepannya,"pungkas wakil rakyat daerah pemilihan Ciamis ini.(Red)
