“BKN akan memproses dan menindak tegas PNS yang kedapatan menyalahgunakan media sosial sebagai alat untuk menyebarluaskan ujaran kebencian dan isu intoleransi,” kata Kepala BKN, Bima Haria Wibisana, di Kantor Pusat BKN, Jakarta, dilansir laman resmi Sekretariat Kabinet RI, Jumat (18/5/2018).
Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN, Mohammad Ridwan juga mengimbau kepada masyarakat untuk melaporkan PNS yang melakukan ujaran kebencian, intoleransi, dan memecah-belah persatuan dalam NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).
“Ada berbagai kanal yang bisa digunakan masyarakat untuk melaporkan PNS yang melakukan tindakan-tindakan tersebut diantaranya ke kanal www.lapor.go.id, dan melalui surat elektronik ke alamat humas@bkn.go.id,” ujar Ridwan.
Mengutip pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ridwan mengingatkan, PNS itu berfungsi sebagai perekat bangsa. Karena itu, sudah seharusnya jauh dari aktivitas ujaran kebencian dan intoleransi.
“Bagi masyarakat yang mengetahui ada PNS lakukan ujaran kebencian, laporkan!,” pungkas Ridwan.(Red/Rls)
