SUBANG,LENTERAJABAR.COM-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, pemerintah daerah sangat membutuhkan masukan-masukan dari masyarakat, khususnya dalam merumuskan kebijakan publik.
Menurutya hal tersebut penting,supaya aspirasi masyarakat di daerah tersebut dapat di jadikan bahan. Dengan demikian kebijakan publik yang ditetapkan dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat.
"Partisipasi masyarakat menjadi hal yang utama dalam proses perumusan kebijakan publik," kata Ineu usai menghadiri Hearing Dialog Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat yang bertajuk "Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Kebijakan Publik" bersama masyarakat Kabupaten Subang, Selasa (8/5).
Selain mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam perumusuan sebuah kebijakan publik, Ineu pun mengimbau kepada pemerintah daerah untuk dapat mengakomodir masukan dari masyarakat dengan melahirkan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Lebih lanjut dikatakannya selain melalui kegiatan hearing dialog, upaya lainnya juga dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik,tutur wakil rakyat daerah pemilihan Smedang-Majalengka-Subang ini.
Menurut Ineu pihaknya sudah melakukan beberapa inovasi guna mendukung hal tersebut. Tepatnya akhir tahun 2017, DPRD Jabar melalui Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Jabar telah membuat suatu inovasi yang bertujuan untuk mempermudah menerima masukan-masukan atau aspirasi dari masyarakat melaui Information Center, E Aspirasi, dan E Magazine Bewara yang bisa digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat Jabar.
Hearing dialog ini selain kita mendengarkan aspirasi dan berdialog secara langsung dengan masyarakat, kami pun bersama Humas DPRD Jawa Barat untuk mensosialisasikan inovasi yang kita miliki. Selama ini kebijakan publik dibuat karena adanya pertisipasi masyarakat, ini lebih menekankan bagaimana untuk masyarakat agar berperan aktif,tutur Ineu.
Dalam kesempatan terserbut, Ineu mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Subang yang mampu menciptakan hubungan yang baik antara jajaran pemerintahan dengan masyarakatnya. Sehingga Kabupaten Subang mampu mendorong partisipasi masyarakatnya dalam proses perumusan kebijakan public.
"Saya melihat Kabupaten Subang ini sudah baik, komunikasi yang terjalin antara masyarakat dengan pemerintah daerah dan DPRD sudah baik. Hal seperti ini harus dipertahankan, tinggal didorong lagi masyarakatnya untuk lebih aktif," pungkas Ineu.(Ari/Red)
Menurutya hal tersebut penting,supaya aspirasi masyarakat di daerah tersebut dapat di jadikan bahan. Dengan demikian kebijakan publik yang ditetapkan dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat.
"Partisipasi masyarakat menjadi hal yang utama dalam proses perumusan kebijakan publik," kata Ineu usai menghadiri Hearing Dialog Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat yang bertajuk "Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Kebijakan Publik" bersama masyarakat Kabupaten Subang, Selasa (8/5).
Selain mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam perumusuan sebuah kebijakan publik, Ineu pun mengimbau kepada pemerintah daerah untuk dapat mengakomodir masukan dari masyarakat dengan melahirkan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Lebih lanjut dikatakannya selain melalui kegiatan hearing dialog, upaya lainnya juga dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik,tutur wakil rakyat daerah pemilihan Smedang-Majalengka-Subang ini.
Menurut Ineu pihaknya sudah melakukan beberapa inovasi guna mendukung hal tersebut. Tepatnya akhir tahun 2017, DPRD Jabar melalui Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Jabar telah membuat suatu inovasi yang bertujuan untuk mempermudah menerima masukan-masukan atau aspirasi dari masyarakat melaui Information Center, E Aspirasi, dan E Magazine Bewara yang bisa digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat Jabar.
Hearing dialog ini selain kita mendengarkan aspirasi dan berdialog secara langsung dengan masyarakat, kami pun bersama Humas DPRD Jawa Barat untuk mensosialisasikan inovasi yang kita miliki. Selama ini kebijakan publik dibuat karena adanya pertisipasi masyarakat, ini lebih menekankan bagaimana untuk masyarakat agar berperan aktif,tutur Ineu.
Dalam kesempatan terserbut, Ineu mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Subang yang mampu menciptakan hubungan yang baik antara jajaran pemerintahan dengan masyarakatnya. Sehingga Kabupaten Subang mampu mendorong partisipasi masyarakatnya dalam proses perumusan kebijakan public.
"Saya melihat Kabupaten Subang ini sudah baik, komunikasi yang terjalin antara masyarakat dengan pemerintah daerah dan DPRD sudah baik. Hal seperti ini harus dipertahankan, tinggal didorong lagi masyarakatnya untuk lebih aktif," pungkas Ineu.(Ari/Red)