Kecurigaan muncul setelah publik dikejutkan oleh penemuan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) berdus-dus dengan pemilik identitas yang misterius.
Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Barat Mulyadi mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan kejadian penemuan KTP tersebut.
Pasalnya saat masyarakat banyak yang belum mendapatkan e-KTP, ribuan e-KTP tidak jelas justru ditemukan tercecer di jalanan.
"Pertanyaannya simpel, kenapa KTP Sumatera Selatan dibuat di Bogor? Kenapa bila setumpuk KTP itu invalid tidak langsung dimusnahkan tetapi malah dikumpulkan? Dalam mengurus KTP saja pemerintah seperti masih amatiran. KTP yang menjadi unsur penting terkesan dikelola secara asal-asalan," kata Mulyadi dalam rilis tertulis, Senin (28/5/2018).
Menurut Mulyadi, pemerintah boleh saja berdalih setumpuk barang bukti tersebut adalah KTP yang tidak bisa digunakan. Namun Partai Gerindra mencurigai penemuan ini berpotensi mencederai proses demokrasi.
"Lokasi penemuannya berada di kawasan Salabenda, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang saat ini sedang menjalani serangkaian Pemilihan Bupati dan Pemilihan Gubernur. Karena itu, kami mendesak aparat kepolisian dan instansi terkait agar mengusut hingga tuntas apa yang sebenarnya terjadi dengan peristiwa ini.
Jelaskan kepada publik siapa pihak yang paling bertanggungjawab atas kejadian ini. Jangan sampai kekhawatiran masyarakat tentang tudingan mafia identitas kependudukan dan upaya menuju kecurangan berujung menjadi kenyataan," tegasnya.
Mulyadi menyatakan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pengurus DPP Partai Gerindra, khususnya para anggota DPR RI Fraksi Gerindra, untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban dari Kemendagri dan instansi terkait lainnya.
"Jangan anggap remeh penemuan ini. Saya sudah memerintahkan kepada seluruh pengurus, kader, organisasi sayap dan laskar Partai Gerindra di Jawa Barat agar lebih bersiaga mengantisipasi kecurangan jelang pemilihan kepala daerah, hingga nanti saat pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Jangan sampai ada kecurangan dan penggelembungan. Kita ingin berkompetisi secara sehat, tidak mencederai demokrasi dan tidak menabrak konstitusi," tegasnya.(Red/Rls)
