Pernyataan itu disampaikan pada acara Bimbingan Teknis (Bintek) Pelayanan Disabilitas untuk Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pilgub Jabar di Hotel Grand Tjokro Jl. Cihampelas Bandung, Kamis (3/5/2018).
Biasanya, kata Yayat, materi pelayanan disabilitas disisipkan sekitar 2 menit dari 90 menit waktu Bintek. Namun pada Pilgub 2018, KPU Jabar bertekad memastikan seluruh penyandang disabilitas menggunakan hak politik secara mudah, baik hak informasi maupun penggunaan hak suara.
"Apalagi terbitnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, tidak memberi ruang untuk berdalih terkait pelayanan," ujarnya.
Kemudahan bagi penyandang disabilitas adalah aksesibilitas sebelum dan saat pemungutan suara. Aksesibilitas sebelum pemungutan suara adalah terdaftar dalam DPT melalui formulir khusus. "Itu pun tidak mudah," sebutnya seraya menambahkan pada saat coklit, PPDP berhadapan dengan kultur yang kurang mendukung seperti adanya stigma disabilitas tidak pantas ikut berpolitik, merepotkan karena harus digendong, dan rasa malu.
Namun Yayat menilai, KPU berhasil memetakan penyandang disabilitas, yang menjadi dasar pemenuhan hak mendapatkan informasi serta pendidikan bagi penyelenggara pemilu yang berperspektif disabilitas.
Menurutnya bagaimanapun juga pemilu yang akses adalah bohong jika tidak disertai penyelenggara yang peduli,tuturnya seraya mengatakan terkait kemudahan pada saat di TPS, Yayat, mengingatkan pentingnya alat bantu, template bagi tunanetra, dan pendampingan.
Sementara itu, Komisioner KPU Jabar Divisi Teknis, Endun Abdul Haq menegaskan pentingnya melindungi hak penyandang disabilitas, yang jumlahnya di Jawa Barat mencapai 51.514 orang.
"Bahkan tidak memuat TPS yang akses pun, penyelenggara pemilu dianggap melanggar kode etik," ujarnya sambil menekankan pentingnya tanggung jawab dan kepedulian terhadap penyandang disabilitas.
Kegiatan bintek tersebut dihadiri ketua, komisioner divisi logistik dan hukum, serta kasubag hukum dan teknis KPUD Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.(Red/Rls)
