"Kami mengundang pihak-pihak yang berkepentingan seperti saksi dari pasangan calon (Paslon) serta KPUD dan Bawaslu bersama Panwaslu Kabupaten/Kota," kata Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat saat ditanya wartawan di Kantor KPU Jabar Jl. Garut No. 11 Bandung, Sabtu (7/7).
Selain itu, KPU juga mengundang stakeholder serta menyiapkan ruang untuk rapat pleno rekapitulasi suara. "Dalam rapat pleno itu, masing-masing KPUD Kabupaten/Kota menyampaikan hasil rekap di daerahnya dan memberi kesempatan Bawaslu dan saksi Paslon menyampaikan tanggapan," ujar Yayat.
Ia juga mengingatkan hanya dua hal yang bisa dipermasalahkan, yakni prosedur dan tata cara persidangan serta selisih suara antara KPU dengan data Bawaslu atau Paslon sesuai PKPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Rekapitulasi Hasil Suara.
"Itu juga harus didukung data otentik atau dokumen asli. Bila KPU lemah, kami akan memperbaiki," tandasnya sambil menambahkan, keberatan bisa diajukan apabila terdapat selisih 0,5%. Jika selisihnya lebih, misalnya 0,6%, maka yang bersangkutan tldak bisa mengajukan keberatan.
Hal lain di luar itu seperti partisipasi pemilih tidak akan ditanggapi, tapi hanya dicatat
sebagai bahan evaluasi pemilu berikutnya.
Menurut rencana hasil rekapitulasi akan ditetapkan dan diumumkan pada hari itu juga.(Red)
Hal lain di luar itu seperti partisipasi pemilih tidak akan ditanggapi, tapi hanya dicatat
sebagai bahan evaluasi pemilu berikutnya.
Menurut rencana hasil rekapitulasi akan ditetapkan dan diumumkan pada hari itu juga.(Red)
