JAKARTA,LENTERAJABAR.COM-Israel akhirnya membatalkan rencana larangan kunjungan warga negara Indonesia ke Israel. Sebelumnya diberitakan Indonesia sempat akan membuka peluang visa bagi warga Israel yang ingin berkunjung ke Indonesia. Ditengarai adanya kompromi dengan membuka ruang menghilangkan pembatasan untuk saling bebas berkunjung, sebagaimana dinyatakan oleh Simon Arann (salah seorang penyiar TV di Israel) dalam laman twitternya.
Sukamta, anggota Komisi I DPR RI, saat dihubungi wartawan melalui telepon seluler, Jumat (6/7) menyatakan, “Saya mendesak agar solusi yang ditempuh bukan dengan cara saling kompromi untuk membuka ruang saling bebas berkunjung. Saya berharap pemerintah dan segenap komponen bangsa Indonesia tetap konsisten untuk tidak kompromi dan tunduk pada negara penjajah. Sesuai dengan amanat konstitusi kita yang secara tegas anti dengan penjajahan.”
Sekretaris Fraksi PKS ini menjelaskan bahwa wacana atau isu kebijakan visa bagi warga Israel ke Indonesia itu anomali, karena kita tidak punya hubungan diplomatik. Hal ini bisa kontraproduktif dengan semangat dan upaya pemerintah RI yang selama ini mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina dan mengecam aksi penjajahan Israel terhadap Palestina.
“Jika misalnya ada pihak-pihak tertentu dari bangsa ini yang ingin membuka dialog dengan Israel terkait visa atau yang lebih jauh lagi terkait pembukaan hubungan diplomatik, maka itu bisa dipastikan bukan mewakili sikap pemerintah dan bangsa Indonesia. Itu hanya segelintir oknum yang bisa berpotensi memecah kekuatan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina serta sebagai bangsa yang anti terhadap penjajahan yang dilakukan Israel,” tegas Ketua DPP PKS Bidang Pelayanan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) ini.(Red)
Sukamta, anggota Komisi I DPR RI, saat dihubungi wartawan melalui telepon seluler, Jumat (6/7) menyatakan, “Saya mendesak agar solusi yang ditempuh bukan dengan cara saling kompromi untuk membuka ruang saling bebas berkunjung. Saya berharap pemerintah dan segenap komponen bangsa Indonesia tetap konsisten untuk tidak kompromi dan tunduk pada negara penjajah. Sesuai dengan amanat konstitusi kita yang secara tegas anti dengan penjajahan.”
Sekretaris Fraksi PKS ini menjelaskan bahwa wacana atau isu kebijakan visa bagi warga Israel ke Indonesia itu anomali, karena kita tidak punya hubungan diplomatik. Hal ini bisa kontraproduktif dengan semangat dan upaya pemerintah RI yang selama ini mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina dan mengecam aksi penjajahan Israel terhadap Palestina.
“Jika misalnya ada pihak-pihak tertentu dari bangsa ini yang ingin membuka dialog dengan Israel terkait visa atau yang lebih jauh lagi terkait pembukaan hubungan diplomatik, maka itu bisa dipastikan bukan mewakili sikap pemerintah dan bangsa Indonesia. Itu hanya segelintir oknum yang bisa berpotensi memecah kekuatan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina serta sebagai bangsa yang anti terhadap penjajahan yang dilakukan Israel,” tegas Ketua DPP PKS Bidang Pelayanan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) ini.(Red)
