BANDUNG,LENTERAJABAR.COM-Walaupun telah dinyatakan saat ini sudah tidak ada sekolah favorit namun pada kenyataannya demi jaga gengsi banyak orangtua siswa memaksakan kehendak agar anaknya dapat diterima di Sekolah Negeri.
Berbagai upaya dilakukan asal anaknya masuk sekolah negeri, diantaranya memalsukan Keterangan Ekonomi Tidak Mampu (KETM); membuat Sertifikat/ Piagam Prestasi Aspal (Asli Tapi Palsu). Menurut Syamsul Bachri, prilaku orangtua seperti ini, sudah mengesampingkan moralitas. Yang penting anak saya dapat diterima disekolah negeri.
Ketua Komisi V DPRD Jabar, Syamsul Bachri mengatakan, sebenarnya regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018 merupakan hasil kajian dan evaluasi dari pelaksanaan PPDB tahun sebelum. Sehingga dikeluarkanlah Permendikbud 2018 yang ditindak lanjuti oleh Provinsi dengan dikeluarkannya Pergub tentang PPDB Jabar 2018.
Namun, sangat kita sayangkan dalam implentasi dilapangan, ternyata ulah para orangtua yang memaksakan kehendak agar anaknya dapat diterima di sekolah Negeri, membuat surat KETM palsu, padahal sesungguhnya mereka tidak masuk dalam katagori KETM sebagaimana ditetapkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik). Akhirnya menggeser dan mengambil hak orang lain yaitu anak yang benar-benar berasal dari keluarga tidak mampu.
Hal inilah yang terjadi pada pelaksanaan PPDB 2018, padahal dalam Permendikbud dan Pergub, tujuan baik untuk mengakomodasi orang-orang yang kapasitas keuangan tidak mampu agar anaknya tetap bersekolah. Tapi ternyata dimanfaatkan orang mampu," ujar Syamsul ketika ditemui wartawan di Gedung DPRD Jabar jalan Diponegoro no 27 Kota Bandung, Senin (16/7/2018).
Hal tersebut mendapat sorotan dari kalangan legisator di dewan perwakilan rakyat jawa barat.
Prilaku ortu siswa keluarga mampu ini tentunya tidak mencerminkan moralitas dan norma sosial yang baik. Namun, demi gengsi yang penting anak diterima negeri, jadi letak kesalahan itu pada masyarakat yang memanfaatkan kesempatan ini, tegas politisi PDIP Jabar asal Dapil Kab/Kota Cirebon dan Indramayu ini.(Ari/Red)
Berbagai upaya dilakukan asal anaknya masuk sekolah negeri, diantaranya memalsukan Keterangan Ekonomi Tidak Mampu (KETM); membuat Sertifikat/ Piagam Prestasi Aspal (Asli Tapi Palsu). Menurut Syamsul Bachri, prilaku orangtua seperti ini, sudah mengesampingkan moralitas. Yang penting anak saya dapat diterima disekolah negeri.
Ketua Komisi V DPRD Jabar, Syamsul Bachri mengatakan, sebenarnya regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018 merupakan hasil kajian dan evaluasi dari pelaksanaan PPDB tahun sebelum. Sehingga dikeluarkanlah Permendikbud 2018 yang ditindak lanjuti oleh Provinsi dengan dikeluarkannya Pergub tentang PPDB Jabar 2018.
Namun, sangat kita sayangkan dalam implentasi dilapangan, ternyata ulah para orangtua yang memaksakan kehendak agar anaknya dapat diterima di sekolah Negeri, membuat surat KETM palsu, padahal sesungguhnya mereka tidak masuk dalam katagori KETM sebagaimana ditetapkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik). Akhirnya menggeser dan mengambil hak orang lain yaitu anak yang benar-benar berasal dari keluarga tidak mampu.
Hal inilah yang terjadi pada pelaksanaan PPDB 2018, padahal dalam Permendikbud dan Pergub, tujuan baik untuk mengakomodasi orang-orang yang kapasitas keuangan tidak mampu agar anaknya tetap bersekolah. Tapi ternyata dimanfaatkan orang mampu," ujar Syamsul ketika ditemui wartawan di Gedung DPRD Jabar jalan Diponegoro no 27 Kota Bandung, Senin (16/7/2018).
Hal tersebut mendapat sorotan dari kalangan legisator di dewan perwakilan rakyat jawa barat.
Prilaku ortu siswa keluarga mampu ini tentunya tidak mencerminkan moralitas dan norma sosial yang baik. Namun, demi gengsi yang penting anak diterima negeri, jadi letak kesalahan itu pada masyarakat yang memanfaatkan kesempatan ini, tegas politisi PDIP Jabar asal Dapil Kab/Kota Cirebon dan Indramayu ini.(Ari/Red)
