Kunker terkait sharing perubahan tata tertib (tatib) DPRD dari Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2010 ke Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, H.Syahrir,SE, mengatakan dalam kunker kali ini pihaknya melakukan sharing terhadap tata tertib yang tengah dibuat DPRD Jawa Tengah dan telah dikonsultasikan ke Kemendagri serta muatan lokal dari tatib tersebut yang dibuat untuk mendukung peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD,tutur politisi senior partai gerindra ini .
Menurut Syahrir,DPRD Jawa Tengah sudah maju selangkah ke Kemendagri dan Terkait Pansus Tatib DPRD ini kita sharing mencari sesuatu yang telah dilakukan DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan tujuan tatib ini nantinya dapat bermanfaat untuk peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD,papar wakil rakyat daerah pemilihan Kabupaten Bekasi ini.
Lebih lanjut dikatakannya saat kunker beberapa waktu yang lalu pihaknya mendapatkan penjelasan dari Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jawa Tengah, Yudi Indras Wiendarto, mengatakan pihaknya saat ini juga tengah menyusun perubahan tata tertib dan telah melakukan konsultasi ke kemendagri.
Adapun muatan lokal dalam tata tertib yang saat ini tengah disusun salah satunya adalah Badan Kehormatan Awards sebagai penilaian tergadap kinerja setiap anggota dewan diakhir masa jabatan.
“Kita libatkan akademisi dalam BK Awards ini untuk memberikan penilaian terhadap semua anggota DPRD diakhir masa jabatan,” ujar Yudi.(Ari/Red)
