Merujuk pada Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), indeks tutupan hutan hutan di Jawa Barat dalam kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami penurunan. IKLH Jawa Barat berada pada peringkat 30 dari 33 provinsi di Jawa Barat, Indek Tutupan Hutan di Jawa Barat berada dalam angka 36,09.
Kondisi tutupan hutan dan kawasan lindung yang rusak dan terus berkurang berpengaruh pada siklus air dan neraca air di DAS. Di musim hujan kita mengalami banjir dan musim kemarau kita mengalami kekeringan.
Direktur Walhi Jawa Barat, Dadan Ramdan mengatakan dari data yang diolah Walhi Jawa Barat, Wilayah Jawa Barat, Wilayah DAS di Jawa Barat hampir seluruhnya mengalami kekeringan, terjadi di DAS Citarum, DAS Cimanuk, DAS Cimandiri, DAS Cisanggarung, DAS Citanduy, DAS Cisadane, DAS Cipunagara, DAS Cilaki, CIwulan, Cibareno dan lain-lain.
”Dari data yang diolah Walhi Jawa Barat, untuk tahun 2018, luasan kekeringan telah mencapai 90.000 ha yang tersebar di 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Dibandingkan tahun sebelumnya memang masih di bawah, namun bisa meluas mengingat musim kemarau dalam siklus normal masih berlangsung hingga September,’’ kata Dadan dalam siaran pers tertulis di terma media, Bandung, Senin (27/8/2018).
Wilayah Jawa Barat yang mengalami kekeringan tersebar di beberapa wilayah seperti Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Bekasi, Depok, Bogor, Ciamis, pangandaran, Sukabumi, Purwakarta, Cianjur dan ada sekitar 19 Kabupaten/Kota mengalami kekeringan.
Keberadaan bendungan-bendungan skala besar seperti Saguling, Cirata, Jatiluhur, dan Jatigede ternyata tidak menjamin ketersediaan air bersih dan pertanian tercukupi. Penyebab kekeringan makin meluas di musim kemarau, karena kondisi DAS di Jawa Barat sudah tidak sehat, DAS Jawa Barat sudah sangat rusak.
’’Wilayah lindung dan tutupan hutan terus berkurang, wilayah resapan air makin berkurang, alih fungsi lahan hijau di daerah tangkapan air terus meluas oleh pertambangan dan pertanian tidak berkaidah lingkungan, sumber-sumber respaan air seperti sawah, kolam, balong, rawa pun makin berkurang akibatnya sungai-sungai di Jawa Barat juga mengering,’’ ujarnya.
Dadan menyebut, akibat kekeringan dan kurangnya air di beberapa wilayah menyebabkan warga sulit mendapatkan air bersih. Banyak warga yang kemudian memanfaatkan air sungai yang kotor untuk kebutuhan rumah tangga seperti yang terjadi di Kabupaten Sukabumi.
Kemudian, sawah-sawah juga tidak bisa ditanam akibatnya petani tidak bisa panen seperti yang terjadi di Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Subang, Indramayu, Cirebon, Majalengka, dan lain-lain.
’’Kami melihat, upaya pemerintah Jawa Barat untuk mengantisipasi kekeringan sudah ada dengan program dan kebijakan baik di Dinas Pertanian, Kehutanan dan dinas PSDA. Namun tidak menjawab pada akar masalah salah urus ruang, kebijakan tata ruang yang makin mengurangi kawasan lindung dan resapan air,’’ jelasnya.
Dari lapangan, kata dia, belum melihat ada upaya yang nyata dari pihak pemerintah mengatasi dampak kekeringan. Walaupun pemprov Jawa Barat sudah memiliki rencana pengadaan pompanisasi dan perbaikan saluran irigasi pertanian.
’’Fakta di lapangan, petani Indramayu misalnya masih kesulitan untuk mendapatkan air untuk tanam padi. Namun, bagi warga yang kesulitan air bersih untuk rumah tangga belum ada upaya yang nyata,” jelasnya.(Red)
