"Rekan-rekan sudah menyatakan akan turun ke lapangan seandainya aksi itu digelar, mungkin mau head to head. Tapi saya ingatkan dan saya larang mereka, jangan seperti itu. Karena kita semua masih bersaudara. Lain teu wani tapi era ku rakyat," tutur Hasanuddin kepada wartawan di kantor DPD PDIP Jabar, Jln. Pelajar Pejuang'45, Kota Bandung, Jumat (3/8/2018).
Hasanuddin menambahkan, pihaknya berusaha mendinginkan suasana sekaligus meminta seluruh masyarakat untuk tidak terprovokasi. Menurutnya, kegiatan #2019GantiPresiden hanya akan membahayakan keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), khususnya masyarakat Jawa Barat.
Purnawirawan jenderal bintang dua itu menambahkan, pihaknya sudah sepakat siapapun harus menghormati aturan yang dibuat oleh negara. Dalam kapasitas yang namanya Pemilihan Presiden (Pilpres), semua ada tahapan yang harus dilalui.
"Dan sekarang ini kita belum masuk ke sana, ke tahapan yang disebut sebagai tahapan untuk dilaksanakannya kampanye Pilpres. Saya melihat situasi nasional dan daerah saat ini ada kelompok yang tidak ikuti peraturan yang ditetapkan negara," tuturnya.
Kemunculan deklarasi untuk mengganti presiden, tambahnya, hanya menimbulkan bentrokan seperti yang sebelumnya pernah terjadi di Riau dan Batam. Karena itu, menurut Hasanuddin, kalaupun harus ada pergantian presiden, maka dilakukan secara konstitusional atau tidak sampai melanggar aturan yang berlaku.
"Kalau kemudian ada provokasi, itu bisa menimbulkan terjadinya konflik horizontal. Dan ini yang tidak kita kehendaki," ujarnya.
Hasanuddin pun memohon kepada seluruh komponen masyarakat untuk tidak melakukan provokasi itu. Ia mengajak semua lapisan untuk menjaga keutuhan NKRI, menjaga kedamaian, khususnya kedamaian dan keamanan di wilayah Jawa Barat.
"Saya mohon seluruh rakyat di Jabar agar tidak terprovokasi oleh kelompok yang akan ganti presiden belum pada waktunya. Kita sedang siapkan Pilpres, dan itu baru akan dilaksanakan tahun 2019. Mari menahan diri sebelum tiba waktunya," imbau Hasanuddin.
Dalam kesempatan itu, Hasanuddin pun meminta kepada aparat kepolisian untuk menindak yang tidak sesuai dengan aturan. Pun kepada aparatur KPU agar menegakkan hukum menyikapi aksi yang belum selayaknya dilakukan karena kampanye presiden belum dimulai.
"KPU harus meluruskan soal kegiatan itu, karena caleg juga sekarang kan tidak bisa kampanye, sekalipun di medsos karena itu dapat dipidana. Aparat penegak hukum juga harus turun dan menjaga agar tidak terjadi konflik. Kami pun sudah turun dan meminta kader menahan diri agar tidak terjadi bentrokan,"pungkasnya.(Red/Rls)
