Ketua BP Perda DPRD Jabar Habib Syarief Muhammad mengatakan, propemperda selama 2018 berjumlah 14. 9 raperda diantaranya merupakan usulan dari eksekutif. Namun, yang disepakati dewan berjumlah 5 raperda.
"Itu lah yang saya pesimis (hiruk pikuk politik). Tetapai bagaimanapun, sebagai bagian dari dewan itu bagian dari kewajiban atau tanggung jawab. Selesai tidak selesai tetap harus berupaya. Walaupun kenyataannya kita seperti ini," kata Habib kepada media , Senin (3/9).
Politisi PPP ini mengungkapkan, pada kuartal dua saja, ada empat raperda yang ditengah dibahas yakni Raperda tentang energi daerah, milik daerah, kewirausahaan dan bebas rokok. Dua diantaranya sudah disepakati, sedangkan sisanya belum mencapai titik temu.
Lebih lanjut dikatakannya ,saya beberapa kali rapat akhirnya sendirian dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Itu konsekuensi logis. Kita gak bisa punya daya paksa kepada anggota,tutur wakil rakyat daerah pemilihan Kota Bandung-Cimahi ini.
Ditambahkannya kendati demikian,tutur politisi partai berlambang Kab’ah ini, memastikan tidak ada raperda yang pembahasannya atau diusulkan sejak 2 tahun lalu belum selesai. Artinya, BP Perda tidak memiliki beban atau hutang raperda dari tahun sebelumnya.
"Tidak ada (hutang/sisa). Ada waktu itu misalnya raperda tentang penyertaan modal. Itu akhirnya kita delete, karena dalam penyertaannya tidak banyak memberikan keuntungan,"pungkas Habib Syarief Muhammad.(Ari/Red)
