BANDUNG,LENTERAJABAR.COM-Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berencana menghidupkan kembali jalur kereta yang tak difungsikan (reaktivasi).
Ada empat jalur yang akan dihidupkan kembali PT Kereta Api Indonesia (KAO). Di antaranya rute Banjar-Cijulang-Pangandaran-Parigi, Garut-Cikajang, Cikudapateuh Bandung-Banjaran-Ciwidey, dan Rancaekek-Tanjungsari.
Ridwan Kamil, menilai reaktivasi jalur kereta dipandang menguntungkan bagi masyarakat karena ada kemudahan transportasi. Menurutnya, daerah-daerah yang dilalui lajur kereta api dinilai bisa tumbuh perekonomiannya karena ada pergerakan orang dan barang, karena akses yang semakin mudah.
Menyikapi hal tersebut Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Yod Mintaraga menyambut baik rencana pemerintah dan PT KAI untuk melakukan reaktivasi jalur kereta api di Jawa Barat. Namun, ia menilai ada beberapa jalur kereta api yang harus dikaji ulang untuk dilakukan reaktivasi.
"Setuju saja, mendukung, tapi kan karena sekarang sudah banyak dibangun jalan untuk moda transportasi lain, jumlah kendaraan juga banyak, tentu harus di kaji ulang jalur KA mana saja yang akan di reaktivasi," kata politisi senior partai Golkar ini kepada media di Bandung,Senin (17/9/2018).
Yod mengatakan rencana reaktivasi jalur Bogor-Sukabumi, Sukabumi-Cianjur, Tanjungsari-Rancaekek sangat memungkinkan. Namun, ia menilai untuk jalur Bandung-Ciwidey ataupun Banjar-Parigi sangat sulit, mengingat saat ini di jalur tersebut sudah banyak dibangun pemukiman warga.
"Saya lihat Bandung-Ciwidey ataupun Banjar-Parigi, agak meragukan karena investasi cukup besar. Kalau lihat dari sisi wisata itu view bagus, jalur Banjar-Parigi, saya kan pernah gunakan jalur itu, lihat pemandangan, terowongan ada jembatan panjang, tapi sekarang prihatin. Belum lagi persoalan sosial, jalur itu sudah banyak dirambah masyarakat," katanya.
Lebih lanjut Yod menuturkan, persoalan pembebasan lahan untuk jalur kereta api, bakal menemui kendala. Pasalnya, persoalan pembebasan lahan sering kali berjalan alot.
"Sekarang harus bebas dulu jalurnya dari persoalan sosial termasuk pemukiman, itu tidak mudah. Penyediaan anggaran bisa dibantu secara bertahap, tapi persoalannya kalau sudah menyangkut masalah lahan masyarakat, akan susah,"pungkas Ketua SOKSI Jawa Barat ini.(Ari/Red)
Ada empat jalur yang akan dihidupkan kembali PT Kereta Api Indonesia (KAO). Di antaranya rute Banjar-Cijulang-Pangandaran-Parigi, Garut-Cikajang, Cikudapateuh Bandung-Banjaran-Ciwidey, dan Rancaekek-Tanjungsari.
Ridwan Kamil, menilai reaktivasi jalur kereta dipandang menguntungkan bagi masyarakat karena ada kemudahan transportasi. Menurutnya, daerah-daerah yang dilalui lajur kereta api dinilai bisa tumbuh perekonomiannya karena ada pergerakan orang dan barang, karena akses yang semakin mudah.
Menyikapi hal tersebut Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Yod Mintaraga menyambut baik rencana pemerintah dan PT KAI untuk melakukan reaktivasi jalur kereta api di Jawa Barat. Namun, ia menilai ada beberapa jalur kereta api yang harus dikaji ulang untuk dilakukan reaktivasi.
"Setuju saja, mendukung, tapi kan karena sekarang sudah banyak dibangun jalan untuk moda transportasi lain, jumlah kendaraan juga banyak, tentu harus di kaji ulang jalur KA mana saja yang akan di reaktivasi," kata politisi senior partai Golkar ini kepada media di Bandung,Senin (17/9/2018).
Yod mengatakan rencana reaktivasi jalur Bogor-Sukabumi, Sukabumi-Cianjur, Tanjungsari-Rancaekek sangat memungkinkan. Namun, ia menilai untuk jalur Bandung-Ciwidey ataupun Banjar-Parigi sangat sulit, mengingat saat ini di jalur tersebut sudah banyak dibangun pemukiman warga.
"Saya lihat Bandung-Ciwidey ataupun Banjar-Parigi, agak meragukan karena investasi cukup besar. Kalau lihat dari sisi wisata itu view bagus, jalur Banjar-Parigi, saya kan pernah gunakan jalur itu, lihat pemandangan, terowongan ada jembatan panjang, tapi sekarang prihatin. Belum lagi persoalan sosial, jalur itu sudah banyak dirambah masyarakat," katanya.
Lebih lanjut Yod menuturkan, persoalan pembebasan lahan untuk jalur kereta api, bakal menemui kendala. Pasalnya, persoalan pembebasan lahan sering kali berjalan alot.
"Sekarang harus bebas dulu jalurnya dari persoalan sosial termasuk pemukiman, itu tidak mudah. Penyediaan anggaran bisa dibantu secara bertahap, tapi persoalannya kalau sudah menyangkut masalah lahan masyarakat, akan susah,"pungkas Ketua SOKSI Jawa Barat ini.(Ari/Red)