“Kota Bandung membutuhkan pangan dengan jumlah yang luar biasa. Kalau tidak tersedia, akan terjadi gejolak harga dan lain-lain,” tutur Kepala Dispangtan Kota Bandung, Elly Wasliah selaku Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Kota Bandung pada Rapat Koordinasi (Rakor) DKP Kota Bandung 2018 di Hotel Grandia Jalan Cihampelas, Kamis (11/10/2018).
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh 100 orang pengurus dan anggota DKP. Forum tahunan itu juga mendatangkan para pakar di bidang pertanian, yakni Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat, Entang Sastraatmaja dan Tim Kajian NBM LPPM Unpad selaku Pokja Ahli DKP Kota Bandung, Roni Kastaman.
“Betapa pentingnya urusan pangan ini. Bahkan Ir. Soekarno menyatakan bahwa urusan pangan ini menyangkut hidup matinya sebuah bangsa. Kalau pemerintah tidak sanggup menyediakan pangan untuk rakyatnya, maka akan terjadi malapetaka,” ujar Elly.
Elly menyampaikan, dalam satu hari warga Kota Bandung membutuhkan 600 ton beras, 800.000 ekor ayam terdiri dari 500.000 ayam broiler dan 300.000 ayam pejantan. Sementara itu, setiap hari Rumah Potong Hewan (RTH) Kota Bandung memotong rata-rata 80 ekor sapi. Jumlah tersebut belum termasuk penyediaan daging beku yang diimpor dari Australia dan New Zealand.
Meskipun dihadapkan pada keterbatasan lahan pertanian, namun Pemkot Bandung tak ingin menyerah. Berbagai upaya dan inovasi untuk menjaga agar ketersediaan pangan tetap stabil dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
Untuk mendekatkan akses terhadap pangan, Dispangtan Kota Bandung selalu mendorong warga untuk berpartisipasi dalam kegiatan urban farming. Kegiatan tersebut merupakan upaya memanfaatkan lahan terbatas menjadi media tanam sayuran.
“Urban farming ini ahamdulillah mampu membantu menyediakan pangan, khususnya sayuran untuk skala rumah tangga. Bahkan di beberapa tempat, ada yang hasil urban farmingnya masuk ke pasar-pasar modern, tentu dengan standar kualitas yang baik,” ungkap Elly.
Selain memastikan ketersediaan, Pemkot Bandung juga harus memastikan keamanan pangan tidak terkontaminasi oleh zat-zat yang berbahaya. Oleh karena itu, Dispangtan Kota Bandung menggulirkan inovasi Mini Lab Food Security. Lab mini ditempatkan di 33 pasar tradisional dan 61 pasar modern yang dikelola oleh 8 holding company di Kota Bandung.
“Dengan Mini Lab Food Security, konsumen pasar dapat mengetahui apakah makanan yang dibelinya itu aman hanya dalam hitungan menit,” tutur Elly.
Inovasi tersebut telah memperoleh pengakuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dengan masuk ke dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik. Bahkan, sekarang sudah masuk Top 40 Inovasi Pelayanan Publik.
Terkait dengan keberadaan DKP, Pemkot Bandung ingin menguatkan peran DKP Kota Bandung dalam mengelola subsistem ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, aksesibilitas dan distribusi, konsumsi, dan keamanan pangan. Hal tersebut membutuhkan koordinasi dan kerja sama yang baik di lintas sektor.
DKP Kota Bandung yang merupakan lembaga koordinasi antarinstansi yang mempunyai peranan penting khususnya dalam membantu Wali Kota Bandung dalam merumuskan kebijakan, mengendalikan pendistribusian pangan, dan menjamin ketersediaan pangan bagi warga Kota Bandung.(Red)
