"Hal-hal yang bermasalah dengan KTMDU bisa menyebabkan potensi pendapatan pajak berkurang," ujar Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Is Budi Widuri di sela kunjungan kerja bersama Komisi III DPRD Jawa Barat ke Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Cimahi, Kamis (22/11/2018).
Ia pun menambahkan, selain KTMDU, persoalan lainnyanya adalah, adanya kesulitan pendataan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak valid. Hal ini menyebabkan sulitnya proses penulisan atau sinkronisasi bagi wajib pajak.
"Ada data-data sampah yang masih tertera dan itu tidak bisa diambil, bahkan menjadi barang rongsokan dan itu memiliki potensi nilai yang cukup besar," tutur legislator dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS ini.
Lebih lanjut Ia menjeleaskan, sebagai pengumpul APBD terbesar atau sebesar 70% dari Anggaran Pendaparan daerah (APBD), Dispenda masih memiliki permasalahan yang seharusnya sudah dapat diselesaikan.
"Kita akan melakukan dukungan, selain itu diperlukan juga regulasi khusus untuk memudahkan pengumpulan data yang tadi tidak lengkap atau data-data sampah, sehingga dapat mengoptimalkan potensi pajak dari hal tersebut," pungkasnya.(Ari/Red)
