Menyikapi hal itu dalan upaya mencari masukan Komisi V DPRD Jabar mengadakan hearing/dialog bersama masyarakat /komunitas Pendanping Keluarga Harapan(PKH) dengan mengambil tema "menuju kekuarga sejahtera" bertenpat di hotel putrajaya Jl Abdul Halim No74, Majalengka, Sabtu, (17/11).
Kepala Bagian Humas Sekretariat DPRD Jabar Yedi sebagai panitia pelaksana dalam sambutan mengatakan kegiatan hearing ini merupakan agenda rutin yang dilakukan masing-nasing komisi sesuai dengan garapanya,tutur mantan kasubag bagian umum di setwan DPRD Jabar ini.
Lebih lanjut dikatakannya kegiatan ini diikuti korkam,korcam petugas pendamping program keluarga harapan (PKH).26 kecamatan se kabupaten Majalengka di hadiri abggota komisi V yaitu Hj Erni Rif’ati Rachman, dari Gerindra Hj Fatimah SH M. Kn dari PKB, H Sahromi dari Demokrat,Bedi dari PDIP dan Hj Tati Novianti.serta Kepala Dinas Sosial Jabar Heryadi Wargadibrata dan Kadisos kabupten Majalengka Rieswan Graha.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar H Yomanius Untung S.Pd saat memerima aspirasi dari petugas lapangan PKH.pihaknya siap mendorong agar Pemprov Jabar melunasi kredit cicilan sepeda motor 5.600 petugas pendamping program keluarga harapan (PKH).
“Di Jabar, program pengentasan kemiskinan yang digulirkan pemerintah pusat , sukses. Untuk itu, tidak ada salahnya kami beri reward dengan melunasi cicilan kredit motor mereka,” kata Yomanius Untung politisi partai Golkar daerah pemilihan Majalengka-Sumedang-Subang ini.
Menurut legisalator partai berlambang pohon beringin ini , petugas pendamping PKH adalah para pahlawan, berkat kerja keras mereka, tekad pemerintah memberantas kemiskinan lewat program bantuan pendidikan dan kesehatan berhasil.
“Secara umum, sudah berhasil. Walau demikian, angkanya masih di atas 10. Oleh karenanya akan terus digenjot agar bisa dibawah 10,” jelasnya.
Agar hasil kerja PKH bisa lebih baik, ujar Yomanius Untung, berbagai upaya dilakukan supaya kinerja PKH meningkat, 2017 ada upaya untuk memberikan PKH sepeda motor dinas, tetapi biayanya terlalu besar.
“Sekarang fiskal masih memungkinkan, maka kita upayakan menutup cicilan motor PKH. Kalau dihitung-hitung sekitar 27-32 Miliar. Kalau lewat APBD Murni 2019, tampaknya tidak memungkinkan, mungkin nanti di APBD Perubahan 2019,” pungkasnya.(Ari/Red)
