Ketiga penghargaan tersebut yaitu UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa) kriteria sebagai pusat unggulan atau center of excellence (COE), penerapan sistem LPSE dengan 17 standarnya, serta terproaktif dalam pengelolaan kelembagaan dan pengelolaan tata barang jasa.
“Alhamdulilah itu satu kejutan dan sekaligus motivasi di Balap. Karena pembentukan layanan pengadaan ini ternyata memperoleh apresiasi dari pemerintah pusat,” Kepala Balap Kota Bandung, Dharmawan mengungkapkan pada Bandung Menjawab di Taman Sejarah Kota Bandung, Kamis, (8/11/2018).
“Ini komitemen pemerintah kota untuk tingkatkan layanan kepada masyarakat. Kita juga layani OPD (organisasi perangkat daerah) Pemkot dan juga layanan proses pengadaan. Terbentuknya Balap sesuai Perpres nomor 16 tahun 2018, bahwa setiap daerah kabupaten kota itu harus bentuk unit kerja pengadaan barang dan jasa sebagai pusat unggulan,” tambahnya.
Dharmawan mengungkapkan, Sejak 2017 Balap memperoleh pendampingan dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dan Millennium Challenge Account Indonesia (MCA-Indonesia).
“Kami sudah dapat kategori Champion. Walaupun lembaganya baru terbentuk, tetapi kami terus kembangkan sehingga semakin modern, efisien, efektif dan akuntabel," ujar Dharmawan.
Kendati demikian, Dharmawan memastikan Balap akan terus berinovasi. Rencananya, November ini akan melalukan diseminasi sekaligus ekspos “open contracting data standard” untuk pengadaan yang sifatnya “non tendering”.
“Hanya Kota Bandung yang mendapatkan support system dari World Bank. Kita punya Bandung Integrated Resources Management System (BIRMS). Ekspos itu bertujuan untuk memperkenalkan konsep open contracting data standar dalam format the new BIRMS. Mudah-mudahan ke depan bisa menghasilkan data analitik untuk menjadi pengambilan keputusan pimpinan,” ujar Dharmawan.(Red)
