BANDUNG,LENTERAJABAR.COM,-Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Dewi Sartika memimpin rapat koordinasi persiapan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019 di Aula Dewi Sartika, Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat, Jalan Radjiman nomor 6, Kota Bandung, Rabu, (30/1/2019). Dalam rapat tersbut, Kadisdik membahas pembuatan petunjuk teknis (juknis) PPDB tahun 2019.
Rapat tersebut mengundang seluruh penyelanggara pendidikan di Jawa Barat, antara lain Kepala Cabang Dinas Wilayah I-XIII Disdik Jabar, Ketua MKKS SMA kabupaten/kota se-Jawa Barat, Ketua MKKS SMK kabupaten/kota se-Jawa Barat, Ketua MKPS SMA Provinsi Jawa Barat, Ketua MKPS SMK Provinsi Jawa Barat, dan Kepala Bidang Madrasah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.
“Rapat ini dalam rangka membuat juknis PPDB yang memang harus disempurnakan. Ini pun sesuai dengan ketentudan Kemendikbud yang mana penyusunan juknis memang harus dirapatkan bersama para MKKS dan MKPS di seluruh Jawa Barat,” tuturnya.
Kadisdik juga menjelaskan, rapat tersebut menjadi wadah bagi para penyelanggara pendidikan di daerah guna memberikan saran dan masukan kepada pusat dalam rangka penyususan peraturan PPDB tahun 2019. “Kita juga memfasilitasi masukan dari para peserta yang lebih tau kondisi di lapangan,” ujarnya.
Melalui rapat ini, Kadisdik mengimbau agar seluruh penyelanggara pendidikan segera mempersiapkan diri untuk penyelenggaran PPDB tahun ini, dimulai dari tahap pembuatan juknis, uji publik, koordinasi dengan gubernur, dan sosialisasi.
Sesuai dengan Permendikbud nomor 51 tahun 2018, penetapan zonasi akan menjadi titik tolak penyelenggaraan PPDB tahun 2019 yang berlaku untuk semua jenjang pendidikan, dari TK, SD, SMP, dan SMA/SMK. Sedangkan kebijakan dan penetapan peraturannya diserahkan kepada pemerintah daerah.
Mengenai regulasi tersebut, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan, tidak akan menerapkan sepenuhnya peraturan zonasi di Jawa Barat. Kebijakan tersebut pun sudah mendapatkan lampu hijau dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy.
"Aturan PPDB akan sesuai dengan aturan pusat, semuanya akan berbasis zonasi, hanya bentuk kebijakannya seperti apa, itu yang akan kita bahas,” tuturnya baru-baru ini.
Kadisdik berharap, pelaksanaan PPDB tahun ini berjalan lancar dan sesuai dengan rencana. “Semoga berjalan lancar dan tidak ada kendala. Meskipun berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, mari kita upayakan untuk menyelesaikan ini dengan baik,” pungkasnya.
Rapat tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Dinas Pendidikan, Firman Adam, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (PSMA) Disdik Jabar, Yesa Sarwedi, dan Kepala Seksi Kesiswaan Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat , Nunu Sohih Aminudin. (hms/red).
Rapat tersebut mengundang seluruh penyelanggara pendidikan di Jawa Barat, antara lain Kepala Cabang Dinas Wilayah I-XIII Disdik Jabar, Ketua MKKS SMA kabupaten/kota se-Jawa Barat, Ketua MKKS SMK kabupaten/kota se-Jawa Barat, Ketua MKPS SMA Provinsi Jawa Barat, Ketua MKPS SMK Provinsi Jawa Barat, dan Kepala Bidang Madrasah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.
“Rapat ini dalam rangka membuat juknis PPDB yang memang harus disempurnakan. Ini pun sesuai dengan ketentudan Kemendikbud yang mana penyusunan juknis memang harus dirapatkan bersama para MKKS dan MKPS di seluruh Jawa Barat,” tuturnya.
Kadisdik juga menjelaskan, rapat tersebut menjadi wadah bagi para penyelanggara pendidikan di daerah guna memberikan saran dan masukan kepada pusat dalam rangka penyususan peraturan PPDB tahun 2019. “Kita juga memfasilitasi masukan dari para peserta yang lebih tau kondisi di lapangan,” ujarnya.
Melalui rapat ini, Kadisdik mengimbau agar seluruh penyelanggara pendidikan segera mempersiapkan diri untuk penyelenggaran PPDB tahun ini, dimulai dari tahap pembuatan juknis, uji publik, koordinasi dengan gubernur, dan sosialisasi.
Sesuai dengan Permendikbud nomor 51 tahun 2018, penetapan zonasi akan menjadi titik tolak penyelenggaraan PPDB tahun 2019 yang berlaku untuk semua jenjang pendidikan, dari TK, SD, SMP, dan SMA/SMK. Sedangkan kebijakan dan penetapan peraturannya diserahkan kepada pemerintah daerah.
Mengenai regulasi tersebut, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan, tidak akan menerapkan sepenuhnya peraturan zonasi di Jawa Barat. Kebijakan tersebut pun sudah mendapatkan lampu hijau dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy.
"Aturan PPDB akan sesuai dengan aturan pusat, semuanya akan berbasis zonasi, hanya bentuk kebijakannya seperti apa, itu yang akan kita bahas,” tuturnya baru-baru ini.
Kadisdik berharap, pelaksanaan PPDB tahun ini berjalan lancar dan sesuai dengan rencana. “Semoga berjalan lancar dan tidak ada kendala. Meskipun berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, mari kita upayakan untuk menyelesaikan ini dengan baik,” pungkasnya.
Rapat tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Dinas Pendidikan, Firman Adam, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (PSMA) Disdik Jabar, Yesa Sarwedi, dan Kepala Seksi Kesiswaan Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat , Nunu Sohih Aminudin. (hms/red).
