BANDUNG, LENTERAJABAR.COM --
Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah alias UMKM menjadi salah satu lini
usaha yang paling diandalkan dalam ekosistem perekonomian nasional. Pertumbuhan
UMKM terus terjadi dari tahun ke tahun, baik dari segi kuantitas unit usaha,
maupun jumlah sumbangsih terhadap pendapatan nasional.
Data yang dimiliki Bank Indonesia
menunjukkan jumlah UMKM yang berada di Indonesia mencapai 57,83 juta lebih pada
2018. Jumlah ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan data Badan
Pusat Statistik yang dipublikasi 2015 lalu di mana UMKM di Indonesia mencapai
56,53 juta unit.
Dari segi kontribusi ekonomi,
sumbangsih UMKM terhadap produk domestik bruto juga mengalami penigkatan dalam
lima tahun terakhir dari 57,84% menjadi 60,34%. Keberadaan UMKM juga memberikan
kontribusi yang signifikan di mana sektor ini menyerap 97,22% tenaga kerja pada
2018.
Selain berperan dalam pertumbuhan
ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga telah terbukti tidak terpengaruh
terhadap krisis. Ketika krisis finansial menerpa pada periode tahun 1998,
banyak di antara pelaku UMKM yang tetap mampu berdiri kokoh.
Data BPS memperlihatkan
pascakrisis ekonomi tahun 1997-1998 jumlah UMKM terus mengalami peningkatan,
bahkan mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012.
Pada tahun tersebut, jumlah UMKM tercatat mencapai 56.534.592 unit atau 99.99%
dari total jumlah pengusaha di Indonesia sebanyak 56.539.560 unit.
Signifikannya peran UMKM dalam
roda perekonomian Indonesia tersebut sangat disadari pemerintah. Melalui
berbagai kebijakan strategisnya, pemerintah juga selalu memberikan dorongan
konkret dalam berbagai bentuk program yang ditelurkan demi meringankan beban
para pelaku usaha mikro untuk melangkah lebih jauh.
Beberapa waktu lalu pemerintah
mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yang merelaksasi
tarif pajak penghasilan (PPh) final bagi wajib pajak UMKM dari 1% menjadi 0,5%.
Ketentuan yang berlaku sejak 1 Juli ini bisa bisa dirasakan para pelaku usaha
yang memiliki omzet maksimal Rp 4,8 miliar setahun.
“Harapan kita dengan adanya PPh
final 0,5% ini, setengah persen ini ada sisa peluang dari keuntungan yang bisa
dipakai untuk ekspansi usaha. Harapan kita itu, sehingga usaha mikro, usaha
kecil bisa berkembang untuk naik ke level yang lebih atas,” kata Presiden Joko
Widodo dalam sosialisasi PPh final bagi pelaku UMKM.
Dorongan bentuk lain dilakukan
lewat dikeluarkannya sektor UMKM dari rencana relaksasi Daftar Negatif
Investasi (DNI) yang bisa dikuasai asing dalam Paket Kebijakan Ekonomi ke-XVI.
Indonesia didorong menjadi ladang bagi tumbuh suburnya UMKM. Maka itu,
pemerintah mengambil langkah agar UMKM di Indonesia memperoleh kemudahan dalam
berusaha.
Walau sudah mendapat berbagai
dorongan programatik, tak sedikit di antara jutaan pelaku UMKM di Indonesia
yang mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Problem mendasar yang
kerap menghambat laju pertumbuhan bisnis usaha mikro ini ialah keterbatasan
akses para pelaku usaha terhadap modal.
Data yang dikeluarkan bank
sentral mencatat sekitar 60-70% pelaku UMKM belum memiliki akses pembiayaan
perbankan. Padahal, dorongan permodalan dari perbankan ini memiliki peran
penting agar para pengusaha bisa mengembangkan usaha yang digeluti.
Belum banyaknya para pelaku UMKM
yang mengakses permodalan menjadi peluang bagi perbankan untuk melakukan
penetrasi di sektor kredit UMKM. Sebagai bentuk dorongan, BI juga telah
mewajibkan perbankan menyalurkan sedikitnya 20% alokasi dana dari total kredit
perbankan khusus untuk menyasar nasabah pelaku UMKM mulai tahun 2018.
Peraturan rasio alokasi kredit
UMKM 20% seturut Peraturan BI Nomor 17/12/PBI/2015 ini faktanya mampu
menghadirkan tren positif dalam pengaksesan modal. Tren pengaksesan modal
perbankan oleh pelaku UMKM terbilang positif dan mengalami kenaikan beberapa
waktu belakangan. Pada akhir Triwulan II 2018, BI mencatat debet kredit UMKM
mencapai Rp1.025,7 triliun atau tumbuh sekitar 9,6% year-on-year. Tren tersebut
mengikuti pertumbuhan triwulan sebelumnya yang mencapai 9,8% yoy.
bank bjb sebagai agen perubahan
nasional sangat memperhatikan penyaluran kredit terhadap UMKM tersebut.
Buktinya, portofolio Kredit UMKM bank bjb selalu bertumbuh dari waktu ke waktu.
Hal tersebut membuktikan komitmen yang kuat dari perseroan yang berstatus
sebagai bank pembangunan daerah ini untuk terus menyokong pertumbuhan ekonomi
daerah dari sektor mikro.
Selama tahun 2017 total
penyaluran kredit UMKM bank bjb sebesar Rp1,7 triliun atau tumbuh 42% y-o-y.
Sehingga komposisi kredit mikro pun naik menjadi 13, 3% y-o-y dari triwulan III
2017 hingga .triwulan III 2018
“Dorongan permodalan bagi pelaku
UMKM sudah menjadi kewajiban bagi bank bjb. Sejak awal bank bjb selalu
memberikan dukungan-dukungan reguler dalam bentuk skema penyaluran kredit
maupun program-program pengembangan usaha mikro yang disponsori bank bjb,” kata
Senior Executive Vice President (SEVP) Komersial & UMKM bank bjb, Beny
Riswandi.
Tahun 2019 mendatang, penyaluran
Kredit UMKM ini akan tetap menjadi fokus bagi bank bjb. Pasalnya, potensi usaha
warga untuk bisa mengembangkan bisnisnya dinilai cukup menjanjikan seiring
dengan berjalannya waktu. Dukungan permodalan dari perbankan harus benar-benar
dimaksimalkan untuk membangun ekosistem usaha yang kuat.
Tak cuma melalui penyaluran
kredit secara formal, dukungan pengembangan usaha mikro dari bank bjb ini juga
dilakukan dalam bentuk lain. Dukungan tersebut salah satunya dilakukan melalui
Program Jawara UMKM bank bjb yang rutin diselenggarakan oleh bank bjb serta
program bjb Mesra untuk pemberdayaan masyarakat yang lebih religius dan
sejahtera yang secara tidak lamgsung ikut menyasar para pelaku usaha mikro.
Jawara UMKM ini merupakan
kompetisi UMKM yang memberikan pembinaan dan pendampingan bisnis selama enam
bulan dan dilakukan oleh pelatih bisnis bersertifikasi internasional. Program
Jawara UMKM merupakan salah satu wujud kepedulian bank bjb terhadap tumbuh
kembangnya UMKM, serta selaras dengan misi bank bjb sebagai penggerak dan
pendorong laju perekonomian daerah.
Pada 2018, sejak awal tahun
Jawara UMKM diikuti oleh total 900 peserta dari berbagai latar belakang usaha
yang tersebar di Jabar. Pelaku UMKM yang terpilih menjadi peserta diberikan
berbagai materi tentang pemahaman bisnis dari mulai tahap perencanaan hingga level
eksekusi pemasaran.
"Kegiatan ini bertujuan
untuk meningkatkan potensi para wirausaha untuk naik kelas dalam usahanya
dengan pembinaan langsung yang intensif tentang materi dasar wirausaha dan
materi dasar berkaitan dengan mindset bisnis para peserta. Perjalanan menuju
final peserta mendapatkan mentoring bisnis dari para expert untuk menginkubasi
bisnisnya dan memetakan potensi untuk peningkatan usahanya," kata Pemimpin
Divisi Corporate Secretary bank bjb, M. As'adi Budiman.
Sebagai salah satu bank
pembangunan daerah berperforma terbaik di Indonesia, orientasi usaha yang
digeluti bank bjb tak menyasar keuntungan bisnis semata. Lebih dari itu, bank
bjb juga memprioritaskan dampak ekonomi dari kegiatan usaha yang mereka jalankan
bisa dinikmati semua kalangan masyarakat tanpa kecuali, khususnya kalangan
pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian warga. **
