Kunjungan ini untuk menjaring aspirasi masyarakat terkait masalah pendidikan di Kota Depok.
Irfan menyoroti masalah kurangnya fasilitas pendidikan khususnya Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat. Kondisi ini menyulitkan masyarakat Kota Depok untuk mengakses pendidikan di wilayahnya.
Menurut Irfan, saat ini keberadaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Depok tidak dapat menampung jumlah lulusan sekolah dasar dikarenakan jumlah yang tidak seimbang, kata politisi senior partai demokrat ini .
Untuk sekolah setingkat SMA, Irfan menekankan, idealnya di Kota Depok ada 20 hingga 24 sekolah. Namun saat ini baru ada 14 sekolah.
"Kami terus mendorong pembangunan sekolah baru. Idealnya Depok itu harus ada 20–24 SMA dan sekarang baru 14 sehingga setiap tahun ajaran baru masyarakat berebut,” ujar irfan.
Tahun 2019, lanjut irfan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah membeli lahan untuk gedung SMK 3, SMK 4, SMA 12, dan pembangunan unit sekolah baru yakni SMA 11. Irfan yang juga pimpinan badan anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat, menegaskan bahwa dirinya akan terus mendorong agar pada tahun 2020 harus sudah terbangun serta membangun sekolah lainnya.
“Sebagai wakil masyarakat Kota Depok, saya akan berjuang keras untuk memprioritaskan pemenuhan sarana pendidikan diwilayah depok terutama sma sesuai kewenangan saya,” tegas irfan.
Irfan juga mendorong Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Baray supaya mengajukan unit sekolah baru yang disesuaikan dengan kebutuhan secara keseluruhan. Ia mencontohkan kondisi SMA Negeri 12.
“SMA 12 ini kan sekolah yang sudah jadi, ada siswanya dari kelas satu hingga kelas tiga dan hanya dibangunkan 9 unit lokal, siswa yang lain mau belajar dimana?” katanya Irfan.
Terkait usulan penambahan ruang belajar, Kepala Sma Negeri 12 Depok, Usep Kasman mengatakan, lahan untuk pembangunan gedung SMAN 12 Depok telah dibebaskan seluas 5.250 m2 di Kecamatan Cipayung Jaya.
”Kendalanya adalah, regulasi saat ini di Pemprov Jabar tidak bisa langsung membangun ruang sekolah yang banyak. Saat ini baru akan dibangun 3 ruang kelas, 1 ruang guru, 1 ruang kepala sekolah, 1 mushola dan 1 laboraturium sedangkan saat ini sudah berjalan 16 kelas lokal” jelas usep.
Usep berharap regulasi ini bisa diperbaiki sesuai dengan kebutuhan Unit Sekolah Baru (USB) di masing-masing wilayah,pungkasnya.(Ari/Red)
