 |
| H.Yayat Supriatna saat di sematkan pin APCRI oleh Ketua Pusat Sulaeman Rauf |
Ketua pelaksana yang juga Ketua APCRI Jabar H.Yayat Supriatna A .S.E.,M.M mengatakan,Sebelum pelantikan ini pihaknya telah melakukan pelatihan dan bimbingan teknis (bintek) kepada kepala perwakilan APCRI Kabupaten dan Kota,tuturnya seraya menambahkan b
dan hari ini merupakan pelantikan Regional I Jawa Kawasan Bagian Barat yang terdiri atas tiga Provinsi, yaitu Jabar dua tujuh Kaper Kabupaten/Kota.
Banten delapan Kaper Kabupaten/Kota. Dan DKI Jakarta enam Kaper,paparnya.
Lebih lanjut dikatanya, kehadiran APCRI bertujuan untuk mensejahterakan serta memakmurkan rakyat hingga ke pelosok daerah.
Ketua Asosiasi Pengelola CSR RI (APCRI), Sulaeman Rauf mengatakan, APCRI merupakan salah satu lembaga yang memiliki payung hukum dalam pengelolaan CSR.Dan Organisasi ini didirikan oleh Raja dan Sultan se Nusantara,
ungkapnya
Dengan adanya lembaga ini, pihaknya akan melihat bagaimana kiprah mereka dalam menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan CSR
"Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) itu non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola oleh asosiasi," ucapnya.
Untuk pengawasan penggunaan dana CSR melalui APCRI menurutnya dilakukan secara transparan dan disetiap perwakilan bidang yaitu infrastruktur, pengawas dan advokasi.
dalam mengelola CSR mayoritas pelaku usaha atau perusahaan melakukannya sendiri. Sehingga tidak jarang, belum sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat sekitarnya.
"Dana CSR ini sekitar 2-3,5 persen dari keuntungan kotor sebuah perusahaan, yang merupakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitarnya. Tapi masih belum maksimal, dan dibutuhkan wadah yang tepat," ujarnya.
Sulaeman menjelaskan, tidak jarang melalui CSR para perusahaan masih berharap adanya timbal balik. Dimana seharusnya fungsi CSR, seharusnya benar-benar untuk membantu masyarakat, yang merasa terganggu dengan aktifitas perusahan atau industri tersebut.
"Dengan pemerintah, untuk dana CSR dapat membantu untuk kebutuhan masyarakat, yang tidak teranggarkan dalam APBD," pungkasnya.
Sementara itu,Gubernur Jabar yang diwakili Kepala Bidang Pendanaan Pembangunan Daerah Bappeda Jabar, Yuke Mauliani Septina mengatakan, "Provinsi Jawa Barat memiliki 40 kawasan industri dan usaha, yang merupakan paling banyak dibanding provinsi lainnya di Indonesia. Walau demikian, kontribusi dana CSR (Corporate Social Responbility) dinilai masih minim dari para pelaku industri dan usaha tersebut.
Lanjutnya dari puluhan kawasan tersebut, baru 177 perusahaan yang berpartisipasi dalam bidang CSR. Jumlah tersebut berasal dari beberapa kawasan industri dan usaha, seperti Bekasi, Karawang dan Purwakarta.
"Jawa Barat dari segi pereknomian potensinya cukup tinggi, tapi baru 4 kawasan industri dan usaha yang aktif dalam partisipasi CSR. Maka dibutuhkan peran dan sinergi dari semua stakeholder dalam memaksimalkannya," jelasnya.
Menurutnya dengan tumbuh suburnya perekonomian yang cukup tinggi di Jawa Barat, potensi akan CSR juga semakin besar. Akan tetapi, dampak dari bantuan sosial tersebut, masih belum banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Pemanfaatan dana CSR tidak hanya sebatas pembangunan infrastruktur, tapi juga pengembangan SDM. Sektor ini juga, yang perlu mendapatkan perhatian, seperti kemudahaan akses pelatihan dan pendidikan," tuturnya.
Yuke menyebutkan, Pemprov Jabar akan mendukung kebermanfaatan CSR dari sisi kolaborasi dan regulasi. Dalam rangka memaksimalkan peran dunia usaha dan insmdustri, untuk pembangunan di Jabar.
"Perindustrian dan dunia usaha memiliki peran penting dalam pembangunan. Melalui program CSR, maka diharapkan dapat tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat," katanya.(Ari/Red)
