BANDUNG,LENTERAJABAR.COM,- Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menerapkan pendidikan antikorupsi di seluruh tingkatan satuan pendidikan yang ada di Jawa Barat. Rencana tersebut merupakan kerja sama antara Pemprov Jabar melalui Dinas Pendidikan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Asisten Daerah I Bidang Pemerintah, Hukum dan Kesejahteraan Sosial Pemprov Jabar, Daud Achmad, mengatakan KPK meminta Kepala Daerah untuk menyusun sebuah kebijakan tentang penerapan pendidikan antikorupsi di seluruh jenjang pendidikan.
Penerapan pendidikan antikorupsi harus dimulai sejak dini. “Agar nanti saat dewasa, sudah nempel di mental dia, integritas diri sudah mulai terbentuk sejak,” kata Assda I Daud Ahmad, dalam acara Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bidang Pendidikan tahun 2019 di Hotel Marbella, Jalan Sentra Dago Pakar, Kabupaten Bandung.
Rencana penerapan antikorupsi bagi seluruh jenjang pendidikan, bukan hanya dilakukan oleh Pemprov Jabar dengan KPK, tetapi telah didukung oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Lebih lanjut Daud Ahmad mengatakan, pihaknya optimis dengan pemerintahan Jabar hari ini mampu meningkatkan pembangunan pendidikan di Jawa Barat. “Saya yakin, dengan kepemimpinan yang baru kita bisa memulai hal-hal baru agar bisa menyelenggarakan pembangunan pendidikan yang betul-betul bermanfaat,” imbuhnya.
Rencananya, pembahasan implementasi pendidikan antikorupsi di Jawa Barat akan dibahas dalam rapat yang digelar oleh Sekretariat Daerah (Sekda) Jabar pada hari ini, (25/3/2019) di Ruang Rapat Manglayang, Gedung Sate.(Red/Hms).
Asisten Daerah I Bidang Pemerintah, Hukum dan Kesejahteraan Sosial Pemprov Jabar, Daud Achmad, mengatakan KPK meminta Kepala Daerah untuk menyusun sebuah kebijakan tentang penerapan pendidikan antikorupsi di seluruh jenjang pendidikan.
Penerapan pendidikan antikorupsi harus dimulai sejak dini. “Agar nanti saat dewasa, sudah nempel di mental dia, integritas diri sudah mulai terbentuk sejak,” kata Assda I Daud Ahmad, dalam acara Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bidang Pendidikan tahun 2019 di Hotel Marbella, Jalan Sentra Dago Pakar, Kabupaten Bandung.
Rencana penerapan antikorupsi bagi seluruh jenjang pendidikan, bukan hanya dilakukan oleh Pemprov Jabar dengan KPK, tetapi telah didukung oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Lebih lanjut Daud Ahmad mengatakan, pihaknya optimis dengan pemerintahan Jabar hari ini mampu meningkatkan pembangunan pendidikan di Jawa Barat. “Saya yakin, dengan kepemimpinan yang baru kita bisa memulai hal-hal baru agar bisa menyelenggarakan pembangunan pendidikan yang betul-betul bermanfaat,” imbuhnya.
Rencananya, pembahasan implementasi pendidikan antikorupsi di Jawa Barat akan dibahas dalam rapat yang digelar oleh Sekretariat Daerah (Sekda) Jabar pada hari ini, (25/3/2019) di Ruang Rapat Manglayang, Gedung Sate.(Red/Hms).
