Ketua KPU Kabupaten Majalengka Agus Syuhada mengatakan, terkait persiapan Pemilu 2019, sebelumnya pihaknya dikunjungi Komisi 1 DPRD Jawa Barat. Ia menegaskan, KPU Kabupaten Majalengka siap menyelenggarakan Pemilu 2019
“Sebanyak 980.222 DPT Majalengka terakhir yang akan dipakai di Pemilu 2019 yang sekarang sedang dilakukan sortir dan pelipatan surat suara. Untuk DPTB dan DPK akan kami rekap. DPTB Majalengka termasuk landai -landai saja,” ungkap Agus.
Dikatakan dia, surat suara sudah diterima dan selesai semua di Majalengka pada akhir Februari.
“Kami memaksimalkan ruangan yang ada untuk melakukan sortir dan pelipatan surat suara dan difasilitasi Bupati dan Wakil Bupati di Aula GGM untuk kotak suara ditambah Aula Kokardan untuk setting surat suara dengan 250 relawan. Kendala lainnya mobil operasional, cuma ada 3. Sedangkan komisioner ada 5, jadi terkadang menumpang, ” ungkapnya.
Ketua KPU Jawa Barat Rifki Ali Mubarok mengatakan, dirinya sengaja mengundang Ketua DPRD Jawa Barat untuk mengecek kesiapan Pemilu 2019 di Kabupaten/Kota sehingga bisa disampaikan ke berbagai pihak bahwa KPU siap menggelar Pemilu 2019.
“Tetap berintegritas, professional dan independensi karena banyak isu yang harus ditepis, ” ungkapnya.
Dikatakan dia, salah satu kendalanya adalah gudang untuk penyimpanan kotak suara dan surat suara termasuk untuk penyortiran surat suara.
“Penyimpanan kotak suara tidak bisa sembarangan. Seperti terjadi di Cirebon yang tidak memakai valet karena belum pengadaan sehingga menjadi isu nasional. Artinya, kita membutuhkan gudang yang refresentatif untuk memastikan kotak suara aman,” ungkapnya.
Problem selanjutnya penyimpanan kotak suara di jecamatan karena tidak semua aula kecamatan bisa dipakai menyimpan kotak suara dan harus koordinasi lagi dengan Pemkab untuk penyimpanan kotak suara.
“Kami harapkan menjelang 30 hari lagi terus lakukan konsolidasi internal. Kami harapkan solid antara komisioner dengan sekretariat, jaga soliditas komisioner dengan sekretariat dan PPK dengan Sekretariat dan PPS sampai tingkat KPPS. Setelah itu bangun soliditas dengan Bawaslu lakukan koordinasi setiap tahapan dan selanjutnya,” tegasnya.
Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari mengatakan sesuai fungsinya, DPRD bertugas melakukan pengawasan terkait pelaksanaan Pemilu 2019. Misal, berkeliling mengecek ke kabupaten/kota. Dengan Bawaslu juga diagendakan untuk mengecek.
Yang penting adalah hubungan baik dengan pemerintah daerah terkait gudang. Ooperasional lainnya terkait kendaraan bisa sambil jalan harus dipenuhi. Dirinya ambil langkah-langkah dengan Pak Gubernur. Diharapkan di APBD Perubahan bisa dilaksanakan
“Saya ingin Pemilu 2019 berjalan kondusif. Jalin koordinasi dengan berbagai stakeholders, terutama banyak hoaks atau berita bohong yang sensitif terkait pemilu, termasuk di Kabupaten Majalengka. Penjagaan logistik juga harus dimaksimalkan. Sejauh ini kami apresiasi. Buktikan Majalengka dan Jawa Barat tetap bisa melaksakan dengan baik,” pungkasnya. (Ari/Red)
