BANDUNG,LENTERAJABAR.COM,-Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil melantik 14 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
Proses pelantikan para pejabat itu berlangsung di Aula Barat, Gedung Sate jalan Diponegoro no 22, Kota Bandung, Rabu (6/3/2019).
Sejumlah tamu undangan hadir menyaksikan kegiatan tersebut. mereka yaitu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah.
Selain itu juga Kepala Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Sekretariat Daerah, Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah, Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah, dan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah.
Ridwan mengatakan, dari 14 pejabat yang akan membantu tugasnya terdiri dari sepuluh laki-laki dan empat perempuan yang didominasi dari internal Pemprov Jabar sebanyak sembilan orang dan dari luar Pemprov Jabar sebanyak lima orang. Di antara lima orang tersebut dua pejabat dari lingkungan Pemkot Bandung.
"Komposisinya sangat baik dari 14 orang itu perempuannya ada 4. Orang-orang hebat. Kemudian soal kekhawatiran banyak dari luar seperti titipan ternyata mayoritas masih dari internal sembilan, limanya dari luar terdiri dari satu dari Kalimantan, satu dari DKI, Kota Bandung hanya dua,"jelasnya pada wartawan di Gedung Sate usai pelantikan.
Ridwan menargetkan, dalam 100 hari harus ada gebrakan-gebrakan di level dinas kemudian membantu membereskan urusan-urusan yang tertunda khususnya yang barang jasa lelang banyak tertunda gara-gara menunggu ini.
"Mudah-mudahan bisa selesai dan saya meyakini inilah kabinet yang mantap, saya bisa lebih nyenyak tidurnya, " Ucap dia.
Ridwan yakin karena ada masukan dari KPK, BIN dan dimensi lainnya hingga mempengaruhi pada saat proses akhir. Selain itu ada catatan-catatan lain yang dipertimbangkan.
"Catatan itu lebih kepada opini dari bersama PNS misalkan kurang gesit, tidak fokus jadi hal itu Ingatkan pada mereka yang terkena catatan penilaian koleganya itu bukan catatan dari dalam lembaganya," katanya.
Melalui pelantikan tersebut, Ridwan ingin mendudukan proses karir di ASN ini sesuai aturan dan kompetensi. Maka prosesnya lama dari November hingga Februari. Kedua, dirinya sama sekali tidak mengintervensi.
"Saya tidak tahu siapa 3 besar karena semua diserahkan kepansel. Setelah 3 besar baru ada proses diskresi karena harus ada chemistry," kata dia.
Terkait dengan posisi Kepala Dinas Kesehatan yang masih diisi Plt, Ridwan mengatakan, posisi Kadinkes saat ini kurang mendapatkan minat. Dari lamaran yang masuk, yang dapat memenuhi syarat jumlahnya sedikit dan tidak memenuhi syarat.
"Memang ini ada krisis tenaga kesehatan jadi terdeteksi makin menyusut minat ke PNS-an untuk para dokter gitu. Ini enggak hanya di sini di mana-mana seluruh Indonesia jadi ini menjadi krisis," pungkasnya.(Ari/Hms)
