BANDUNG,LENTERAJABAR.COM,- Jawa Barat (Jabar) dengan luas wilayah yang cukup besar dimana sebagain besar warganya tinggal di pedesaan untuk itu pemerintah provinsi (Pemprov) Jabar terus melakukan berbagi inovasi untuk memajukan daerah tersebut.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dedi Supandi, Seusai Serah Terima Jabatan ( Sertijab) kepada media mengatakan, bahwa dibawah kepemimpinan Gubernur Ridwan Kamil dan Wakil Uu Ruzhanul Ulum memiliki Visi Pemprov Jabar adalah Juara Lahir Batin dengan kolaborasi dan inovasi,jelas alumni STPDN ini Rabu (6/3/2019)
Inovasi itu jelas berbicara tentang kelembagaan, ada yang berbicara tentang lumbung ekonomi di desa ada juga tentang infrastruktur. Berbicara tentang kelembagaan itu, tentang internet masuk desa. Berbicara tentang adanya patriot Desa, adanya mahasiswa yang diturunkan ke desa untuk turut membangun desa bersama-sama.
Dari lumbung ekonomi, pihaknya berharap, one vilage one produk. di situ ada satu Desa satu Bumdes Juara. Pihaknya pun juga berharap di sana ada 1 BUMN mengelola 20 desa. “Sehingga tercipta produk produk dan peningkatan produk yang sangat signifikan”, jelasnya
Dedi menambahkan, bahwa tugas dinas pemberdayaan masyarakat desa itu adalah salah satu dinas yang mengurus urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Kondisi yang harus pihaknya lakukan adalah ada beberapa permasalahan yang tentunya menjadi objek yang harus kita benahi.
Lebih lanjut Dedi mengatakan,untuk itu pihaknya melakukan pertama, peningkatan persentase Desa Mandiri. Karena, jumlah desa kita itu sekarang 5312. Dari total itu baru 37 Desa Mandiri, sekitar 98 kategori Desa maju, setelah itu Desa berkembang sekitar kurang lebih 3.000, ada Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal.
Menurut pemaparan Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang baru ini, hal itu harus kita klasifikasi. “Sehingga kedepan terjadi peningkatan Desa Mandiri”, ucapnya.
Kedua, lanjutnya, peningkatan persentase pemahaman perangkat desa yang saat ini baru sekitar 65% perangkat desa itu masih di bawah rata-rata pendidikan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Ketiga, masih sekitar baru 50% sistem pemerintahan desa yang ada di Jawa barat, baru 50%nya menguasai sistem keuangan Desa.
Dedi berharap, tiga indikator ini tentunya harus dibenahi untuk mendongkrak sebuah peradaban. Sehingga Desa itu bisa menjadi Center of Financial, dan bisa menjadi Center of Goverment. Hal ini tentunya agar pihaknya berupaya, untuk membuat sebuah strategi dengan nama strategi gerakan membangun desa. “Strategi gerakan membangun desa itu butuh inovasi”, pungkas mantan Ketua KNPI kota Bandung ini.(Ari/Red)
