BANDUNG,LENTERAJABAR.COM,-Menjelang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Jabar Banten (BJB) Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jabar, Eryani Sulam meminta Pemerintah Provonsi (Pemprov) Jabar meningkatkan komunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait dengan pengambilan kebijakan Bank BJB.
Menurut Ketua fraksi partai Nasdem DPRD Jabar ini,langkah tersebut perlu mengingat pemerintah daerah tingkat II merupakan salah satu pemilik saham bank berpelat merah itu.
Eryani menilai, pemerintah kabupaten/kota memberi andil yang besar untuk keberlangsungan BJB. Dengan begitu, komunikasi dari Pemprov Jabar harus dilakukan agar BJB merasa dimiliki oleh seluruh warga Jabar dan Banten.
"(Pemerintah tingkat II) harus dilibatkan agar BUMD ini (Bank BJB menjadi bank-nya orang kabupaten/kota di Jawa Barat dan Banten," kata politisi partai Nasdem daerah pemilihanCirebon - Indramayu, Kamis (21/3/2019).
Eryani mengungkapkan, sejauh ini Pemprov Jabar memang melibatkan pemerintah kabupaten/kota berkaitan dengan pembagian deviden dan CSR. Akan tetapi, pelibatan seperti ini belum dilakukan saat pengambilan langkah-langkah strategis, salah satunya soal pemilihan direksi.
Ditambahkannya jika dibiarkan, Dia khawatir pemerintah kabupaten/kota akan mengambil sikap. Yang paling ditakutkan, mereka akan menarik penyimpanan modal di Bank BJB seperti yang pernah dilakukan oleh salah satu daerah.
Lebih lanjut dikatakannya,kalau tidak salah Cianjur sudah pernah akan mencabut, tidak akan disimpan di BJB. Penyimpanan dana PNS-nya juga akan dialihkan,jelasnya.
Hal itu,bisa tidak terwujud jika Pemprov Jabar lebih terbuka. Dalam arti, Gubernur Jabar, Ridwan Kamil harus mengajak bupati/wali kota selaku pemegang saham untuk berkomunikasi dalam pengambilan keputusan,pungkas Eryani.(Ari/Red)
