Demikian hal itu dikatakan Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana saat bersilahturahmi dengan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di UPT Puskesos, Jln. Derwati, Kota Bandung, Jumat (22/3/2019).
Lebih lanjut dimkatakannya mengingat keakuratan data akan sangat berpengaruh pada program penganggunalangan kemiskinan di Kota Bandung.
Menurutnya, basis data di Dinsosnangkis ini merupakan acuan baik secara vertikal maupun horizontal bagi program program bantuan Pemerintah.
"Secara otonom kita belum punya kemampuan untuk mengubah data, baik menambah atau mengurangi. Jadi untuk proses update serta koreksi pada pertemuan ini bisa dibahas. Nanti hasilnya diusulkan ke pusat untuk ditindaklanjuti," jelasnya
Dikatakannya, basis data tersebut selain sebagai acuan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), juga akan menjadi acuan dalam pelaksanaan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru).
"Jadi saya hanya ingin memastikan kepada kawan kawan yang melaksanakan pendataan supaya mendata dengan baik dan benar. Ini menyangkut hajat hidup masyarakat Kota Bandung," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinsosnangkis Kota Bandung, Tono Rusdiantono mengungkapkan bahwa data 2018 sudah turun dari Pemerintah Pusat. Saat ini, Dinsosnagkis tengah menyelaraskan data tersebut.
"Kita perbaiki lagi data yang belum masuk agar bisa masuk dengan mengusulkan lagi ke pusat. Karena masalah pendataan ini belum secara otonom jadi berdasarkan usulan dari kita ke pusat," ujarnya.
Tono menjelaskan bahwa sinkronisasi data tersebut, bertujuan agar penerima manfaat atau bantuan bisa tepat sasaran. Lebih jauh, saat ini sudah ada 200 Orang KPM yang tergraduasi (terentaskan) dari kemiskinan dan sudah mampu mandiri.
Ia menambahkan untuk PKH ada 139 orang dan petugas BNPT/TKSK ( Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) ada 30 Orang.
"Untuk KPM yang sudah tergradasi ada 200 orang, yang sebagian besar juga ada dari Program E- Warong sebanyak 77 KPM, dan sudah jadi Keluarga Mampu dan terentaskan dari kemiskinan," pungkasnya.(Ari/Red)
