BANDUNG,LENTERAJABAR.COM,- Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari mengapresiasi, upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal penanganan aset. Selain mengapresiasi penataan aset, pihaknya berkomitmen untuk mengawal langkah-langkah strategis yang sudah tertuang dalam dokumen kesepakatan.
“Penanganan ini harus dilakukan karena kami yakin, ini salah satu upaya penataan aset yang merupakan langkah-langkah strategis yang harus dilakukan” ucap Ineu kepada wartawan usai menghadiri Acara Penandatanganan Dokumen Kerja Sama Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Penertiban Barang Milik Daerah Se- Jawa Barat Tahun 2019 di gedung sate jalan Diponegoro no 22 Kota Bandung, Senin (29/4/2019).
Lebih lanjut Ineu menambahkan, bahwa persoalan penataan aset merupakan salah satu rekomendasi DPRD Provinsi Jawa Barat dalam LKPJ yang saat ini tengah dibahas oleh pihaknya. Sehingga dengan adanya upaya penanganan aset tersebut, legislator partai berlambang banteng moncong putih ini berharap penataan aset dapat jauh lebih baik,tuturnya.
Menurut srikandi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini,perlu ada pengawalan serta pengawasan, untuk itu DPRD Jawa Barat mempunyai tugas pengawalan dan tentunya DPRD berkomitmen untuk bersama-sama mengawasi MoU yang sudah disepakati. Terkait dengan aset kedepannya penataan aset bisa lebih baik lagi, kemudian optimalisasi pendapatan bisa makin baik makin maksimal sehingga bisa mensupport pembangunan di jawa barat” pungkas wakil rakyat daerah pemilihan Sumedang-Majalengka-Subang (SMS) ini.(Ari/Red)
“Penanganan ini harus dilakukan karena kami yakin, ini salah satu upaya penataan aset yang merupakan langkah-langkah strategis yang harus dilakukan” ucap Ineu kepada wartawan usai menghadiri Acara Penandatanganan Dokumen Kerja Sama Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Penertiban Barang Milik Daerah Se- Jawa Barat Tahun 2019 di gedung sate jalan Diponegoro no 22 Kota Bandung, Senin (29/4/2019).
Lebih lanjut Ineu menambahkan, bahwa persoalan penataan aset merupakan salah satu rekomendasi DPRD Provinsi Jawa Barat dalam LKPJ yang saat ini tengah dibahas oleh pihaknya. Sehingga dengan adanya upaya penanganan aset tersebut, legislator partai berlambang banteng moncong putih ini berharap penataan aset dapat jauh lebih baik,tuturnya.
Menurut srikandi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini,perlu ada pengawalan serta pengawasan, untuk itu DPRD Jawa Barat mempunyai tugas pengawalan dan tentunya DPRD berkomitmen untuk bersama-sama mengawasi MoU yang sudah disepakati. Terkait dengan aset kedepannya penataan aset bisa lebih baik lagi, kemudian optimalisasi pendapatan bisa makin baik makin maksimal sehingga bisa mensupport pembangunan di jawa barat” pungkas wakil rakyat daerah pemilihan Sumedang-Majalengka-Subang (SMS) ini.(Ari/Red)
