Menyikapi hal tersebut Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) kota Bandung untuk yang ke empat kalinya mengadakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan focus group discussion (FGD).
Hadir dalam acara FGD dan UKW ini diantaranya Sekdakot Bandung H.Ema Sumarna, Kepala Divisi Rekonsiliasi dan Verifikasi Penanganan Klaim Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Jimmy Ardianto,Ketua PWI Jawa Barat Hilman Hidayat, Ketua Dewan Kehormatan (DK) PWI Jabar Noe Firman,Direktur Pemberitaan Ayo Bandung Network Rahim Asyik Fajar Arwanto,Penguji UKW, Para Perwakilan SKPD Kota Bandung, Undangan dan para peserta UKW.
Ketua Penyelenggara, Asep Budianto, dalam laporannya mengatakan, jumlah peserta FGD sebanyak 130 peserta sedangkan peserta UKW sebanyak 39 wartawan dari wilayah Bandung Raya namun ada juga dari luar daerah di Jabar. seperti wartawan dari Kepulauan Riau (Kepri), Bangka Belitung dan dari Jawa Tengan,Wonosobo.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bandung , Hardiyansah menegaskan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) merupakan instrumen penting yang harus ditempuh wartawan. Salah satunya agar pemberitaan yang dibuat lebih dapat dipertanggungjawabkan,kata di Trans Luxury Hotel jln Gatot Subroto no 289 kota Bandung , Rabu (24/4/2019).
Lebih lanjut dikatakan bung Andhy sapaan akrap dari Hardiyansyah,ini program rutin PWI Kota Bandung jadi setiap tahunharus dilaksanakan,
terangnya.
Andhy menambahkan kegiatan ini terlaksana atas dukungan dari LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), Bank Bjb, PT.Pos, BJb Syariah dan Pemerintah Kota lps1Bandung.
“terima kasih atas support yang diberikan, saya atas nama pengurus dan Anggota PWI Pojka kota Bandung, sekali lagi terima kasih”, pungkas Andhy.
Ditempat yang sama Ketua PWI Jawa Barat,Hilman Hidayat mengatakan, UKW juga merupakan salah satu prasyarat agar perusahaan pers tempat wartawan bekerja dapat diverifikasi oleh Dewan Pers.
"Pengelola (perusahaan pers) harus sudah punya sertifikat UKW, kalau diverifikasi Dewan Pers dan tidak memiliki itu, maka tidak bisa disebut perusahaan pers," jelas Hilman pada acara tersebut.
Lebih lanjut dikatakan Hilman,Jika tidak tergolong perusahaan pers, maka wartawan yang bekerja di dalamnya dapat dipolisikan bila mengeluarkan pemberitaan yang dianggap tak sesuai kaidah.
"Kalau ada pemberitaan yang menyimpang, bisa diadukan ke polisi bahkan hingga kena pidana. Kasus di perusahaan pers akan ditangani oleh Dewan Pers lewat Uu Pers," jelasnya .
Selain itu, UKW kali ini juga mengujikan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) sebagai panduan wartawan dalam memberitakan kasus-kasus yang melibatkan anak agar tetap memenuhi hak anak. Idealnya, tahun ini media harus sudah mengindahkan PPRA dalam produk jurnalistiknya.
"UU PPRA mulai tahun ini sudah harus dipakai oleh media untuk pemberitaan yang lebih ramah anak. Sekarang di berbagai daerah masih banyak pemberitaan anak yang terlalu vulgar," ungkapnya.
Sementara itu Walikota Oded M.Danial yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna menilai, wartawan turut membantu menyukseskan program pemerintah. Pasalnya, wartawan berperan mengontrol jalannya pemerintahan.
“Wartawan merupakan mitra pemerintah yang bersifat strategis. Karena dalam kapasitas sebagai pelaksana kontrol sosial bisa membantu meluruskan sesuatu yang bengkok atau memantapkan program dan kegiatan yang dijalankan,” ujar sekda saat membuka acara Forum Group Discussion (FGD) dan Uji Kompentensi Wartawan (UKW) .
Lebih lanjut dikatakannya,terutama dalam mendorong peningkatan peran serta dan partisipasi aktif masyarakat,”tuturnya.
Sekda mengatakan, peran pers sebagai sarana informasi, pendidikan dan kontrol sosial begitu strategis dan mampu mempengaruhi proses pembangunan bangsa. Selain itu juga, sebagai pilar keempat demokrasi, pers dapat mengoreksi semua aktivitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
Menurutnya informasi yang disampaikan membuat masyarakat tahu dan paham tentang proses perubahan,paparnya seraya menagatakan kendati demikian, sekda berharap, penggiat pers juga harus mengedepankan profisionalisme. Di antaranya, mengutamakan pemberitaan secara utuh, seimbang, dan melalui tahap koreksi, agar dapat memberi rasa keadilan bagi semua pihak.
“Selamat melaksanakan kegiatan Uji Kompetensi Wartawan. Semoga para pewarta dapat tetap konsisten dalam memperjuangkan kehidupan yang demokratis, adil dan berkarakter,” tuturnya.
Sementara itu dari Kepala Divisi Rekonsiliasi dan Verifikasi Penanganan Klain Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Jimmy Ardianto, Mengatakan, kerjasama LPS dengan Media Massa sangat penting dalam mengedukasi masyarakat bahwa keberadaan LPS itu untuk memberikan jaminan simpanan uang bagi seluruh masyarakat (konsumen).
Tidak perlu khawatir, semua uang masyarakat/ konsumen yang disimpan di Bank yang beroperasional di seluruh wilayah Indonesia di jamin oleh pemerintah melalui LPS. “Jadi tidak perlu khawatir”, pungkas Jimmy.(Red)
