BANDUNG,LENTERAJABAR.COM,- Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari
berhasil meraih gelar doktor di Bidang Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran seusai menjalani Sidang
Promosi Doktor, dengan hasil predikat cum laude di Kampus
Universitas Padjadjaran.
"Alhamdulillah disertasi saya yang berjudul 'Partisipasi Dalam Perumusan Kebijakan Publik' berhasil mengantarkan saya meraih gelar doktor dari Unpad," kata Ineu Purwadewi Sundari, di Bandung, Senin (27/5/2019).
Sidang promosi doktor politisi perempuan yang akrab disapa Teh Ineu ini dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, tokoh masyarakat serta akademisi.
Dalam sidang itu, ia bisa mempertahankan disertasinya dengan menjawab semua pertanyaan dari tim promotor dan profesor lainnya.
Dia mengucapkan rasa terima kasihnya kepada tim promotor, para profesor dan
guru besar, serta Rektor Unpad yang telah membimbingnya dalam menyelesaikan
studi doktor tersebut.
Dikatakannya dorongan dirinya untuk meraih gelar akademis tersebut bukan hanya semata-mata untuk meraih nilai akademis yang baik, namun untuk mendukung partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam melahirkan kebijakan publik yang berpihak kepada masyarakat.
Menurut Ineu konteks penelitian tersebut bersumber dari peran DPRD dalam merumuskan berbagai kebijakan yang bersumber dari aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.
Akan tetapi dalam pelaksanaannya memunculkan berbagai keluhan dan harapan yang disampaikan oleh masyarakat kepada DPRD. Ini menjadikan aspirasi ini menjadi penting dalam cara merumuskan kebijakan bagi pemerintah daerah, ujarnya.
"Hanya saja bagaimana DPRD mengelola aspirasi yang disampaikan ini menjadi berkualitas sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik " kata Ineu.
Selanjutnya hasil penelitian tersebut menurutnya, membuktikan bahwa aspirasi masyarakat merupakan bentuk partisipasi proses perumusan kebijakan publik di Jawa Barat dan telah memiliki posisi yang strategis dan terbukti mampu menentukan persepsi Anggota DPRD Jawa Barat khususnya di Dapil Jabar IX.
"Aspirasi tersebut harus menjadi prioritas, sehingga menjadi muatan penting dalam kebijakan publik yang dirumuskan," kata dia.
Hal tersebut dikuatkan dengan fakta di lapangan yang menunjukkan banyaknya produk kebijakan yang direalisasikan dalam program dan kegiatan pembangunan telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Meski demikian realisasi masyarakat dalam wujud partisapsi belum sepenuhnya dapat diwujudkan, karena proses perumusan kebijakan itu sendiri juga harus sesuai dengan kewenangan penganggaran dan political will Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Barat," ujarnya.
Ineu menilai, kualitas pelayanan dalam pengelolaan aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat khususnya dari Dapil Jabar IX sudah berjalan dengan baik.
Meski demikian menurut Ineu, hal tersebut masih memerlukan peningkatan intensitas komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota untuk membuat langkah-langkah strategis dalam implementasinya.
Saat ini dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mampu melahirkan pengaplikasian sistem mutakhir berbasis komputer yang sangat membantu memudahkan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.
"Sehingga kualitas pelayanan menjadi lebih baik, partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik semakin meningkat. Dan capaian ini mampu mewujudkan public trust terhadap lembaga dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat," pungkas Ineu.(Ari/Rel)
"Alhamdulillah disertasi saya yang berjudul 'Partisipasi Dalam Perumusan Kebijakan Publik' berhasil mengantarkan saya meraih gelar doktor dari Unpad," kata Ineu Purwadewi Sundari, di Bandung, Senin (27/5/2019).
Sidang promosi doktor politisi perempuan yang akrab disapa Teh Ineu ini dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, tokoh masyarakat serta akademisi.
Dalam sidang itu, ia bisa mempertahankan disertasinya dengan menjawab semua pertanyaan dari tim promotor dan profesor lainnya.
Dikatakannya dorongan dirinya untuk meraih gelar akademis tersebut bukan hanya semata-mata untuk meraih nilai akademis yang baik, namun untuk mendukung partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam melahirkan kebijakan publik yang berpihak kepada masyarakat.
Menurut Ineu konteks penelitian tersebut bersumber dari peran DPRD dalam merumuskan berbagai kebijakan yang bersumber dari aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.
Akan tetapi dalam pelaksanaannya memunculkan berbagai keluhan dan harapan yang disampaikan oleh masyarakat kepada DPRD. Ini menjadikan aspirasi ini menjadi penting dalam cara merumuskan kebijakan bagi pemerintah daerah, ujarnya.
"Hanya saja bagaimana DPRD mengelola aspirasi yang disampaikan ini menjadi berkualitas sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik " kata Ineu.
Selanjutnya hasil penelitian tersebut menurutnya, membuktikan bahwa aspirasi masyarakat merupakan bentuk partisipasi proses perumusan kebijakan publik di Jawa Barat dan telah memiliki posisi yang strategis dan terbukti mampu menentukan persepsi Anggota DPRD Jawa Barat khususnya di Dapil Jabar IX.
"Aspirasi tersebut harus menjadi prioritas, sehingga menjadi muatan penting dalam kebijakan publik yang dirumuskan," kata dia.
Hal tersebut dikuatkan dengan fakta di lapangan yang menunjukkan banyaknya produk kebijakan yang direalisasikan dalam program dan kegiatan pembangunan telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Meski demikian realisasi masyarakat dalam wujud partisapsi belum sepenuhnya dapat diwujudkan, karena proses perumusan kebijakan itu sendiri juga harus sesuai dengan kewenangan penganggaran dan political will Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Barat," ujarnya.
Ineu menilai, kualitas pelayanan dalam pengelolaan aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat khususnya dari Dapil Jabar IX sudah berjalan dengan baik.
Meski demikian menurut Ineu, hal tersebut masih memerlukan peningkatan intensitas komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota untuk membuat langkah-langkah strategis dalam implementasinya.
Saat ini dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mampu melahirkan pengaplikasian sistem mutakhir berbasis komputer yang sangat membantu memudahkan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.
"Sehingga kualitas pelayanan menjadi lebih baik, partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik semakin meningkat. Dan capaian ini mampu mewujudkan public trust terhadap lembaga dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat," pungkas Ineu.(Ari/Rel)
