JAKARTA,LENTERAJABAR.COM,-Rombongan pimpinan dan anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, melakukan kunjungan konsultasi ke Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan di Jakarta dalam rangka pembahasan anggaran tahun anggaran 2020, Kamis (7/11/2019).
Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat, Imam Budi Hartono, usai kunjungan ke Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, kemaren, mengatakan pada saat penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat berkeinginan jalur kereta api di reaktivasi. Hal ini diperlukan pembebasan lahan serta menjadi pekerjaan rumah antar stakeholder terkait.
“Kita mempertanyakan mengenai prosedur pembebasan lahan mengapa harus dari Provinsi yang membebaskan bukan dari pusat, sehingga diharapkan ada pembagian tugas antara kementerian dengan Provinsi Jawa Barat, karena Provinsi mempunyai cita-cita untuk menghidupkan dan memaksimalkan transportasi massal,” ujarnya.
Pada saat ini lanjutnya, reaktivasi sudah ada pada jalur Cianjur-Ciranjang. Selain itu, untuk menunjang pariwisata Provinsi Jawa Barat juga berencana mengaktifkan lagi jalur kereta di daerah selatan jawa barat seperti tujuan Ciwidey, Garut – Cikajang, Banjar – Pangandaran.
“Yang sedang berjalan yaitu reaktivasi jalur Cianjur – Ciranjang sampai Padalarang, tantangan reaktivasi ini di antaranya medan medan jalan yang terjal untuk kereta api serta kemiringan posisi tanah yang direncanakan dilintasi kereta api, sehingga Dirjen Perkeretaapian perlu memikirkan strategi ke depannya,” ucapnya.
Dikatakan Imam Budi Hartono, kunjungan konsultasi ke Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan ialah dalam rangka pembahasan anggaran tahun 2020. Karena ada anggaran pembebasan lahan terkait reaktivasi jalur kereta api di Jawa Barat.
“Apabila PT KAI bersama Dinas Perhubungan dan Dirjen Perkeretaapian Kemenhub tidak matang perencanaannya atau maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengalokasikan anggaran untuk keperluan lain,” terangnya.
Mengenai temuan Komisi IV beberapa permasalahan untuk reaktivasi jalur kereta api, di antaranya jalur kereta api yang sudah dijadikan rumah penduduk.
“Sehingga membutuhkan waktu dan kerjasama yang baik antar stakeholder terkait agar perencanaan reaktivasi ini berjalan dengan lancar, sementara kereta api cepat Bandung – Jakarta tidak menemukan permasalahan yang kompleks sehingga diharapkan pengoperasiannya sesuai dengan target yaitu pada tahun 2021,”pungkasnya.(Ari/Red)
