Penghargaan tersebut diserahkan oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia (RI) Wimboh Santoso kepada Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum disaksikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo pada Rapat Koordinasi Nasional TPAKD dan Silaturahmi Nasional Bank Wakaf Mikro (BWM) 2019 di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (10/12/19).
Pemda Provinsi Jabar menerima penghargaan tersebut karena dinilai memiliki upaya untuk mendorong akses keuangan daerah melalui sektor unggulan yang dimiliki daerah.
Usai menerima trofi bagi Jabar, Uu mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat. Hal itu sebagai langkah untuk menurunkan angka ketimpangan sosial atau rasio gini, salah satunya ketimpangan antara perdesaan dan perkotaan.
Kesenjangan tersebut, lanjut Uu, dapat dikurangi melalui perluasan akses keuangan di daerah. Ketika akses keuangan di daerah memiliki jangkauan lebih luas, masyarakat berpendapatan rendah dapat mengkakses lembaga keuangan dengan lebih mudah sehingga ketimpangan diharapkan menurun.
“Memang kita tidak bisa menutup mata ada kesenjangan antara orang dengan kesejahteraan stabil dengan orang yang kurang sejahtera. Gini ratio masih ada selisih,” kata Uu.
Uu pun berharap dengan berbagai program yang digulirkan Pemda Provinsi Jabar bekerja sama dengan OJK melalui TPAKD, masyarakat Jabar khususnya yang ada di desa bisa lebih mudah mengakses keuangan yang ada di daerah Jabar.
“Jadi, mudah-mudahan dengan Gerbang Desa (Gerakan Membangun Desa) ini akses keuangan yang ada di daerah bisa meningkat, sehingga masyarakat bisa menikmati produk-produk lembaga keuangan yang sekarang sedang digulirkan,” jelasnya.
Untuk itu, Uu pun mengapresiasi masyarakat Jabar yang telah ikut terlibat dan bekerja sama dengan Pemda Provinsi Jabar dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat melalui berbagai program dan inovasi.“Ini artinya program kami disambut baik oleh masyarakat,” kata Uu.
Sementara itu, Pemda Provinsi Jabar juga terus berupaya mengatasi kesulitan masyarakat desa dalam memanfaatkan produk dan jasa layanan lembaga keuangan formal, baik dari sisi ketersediaan infrastruktur maupun pemahaman masyarakat desa terhadap produk dan layanan jasa keuangan.
Upaya tersebut antara lain mengidentifikasi permasalahan, mengidentifikasi dan mengelompokkan potensi setiap daerah, menyusun data ketersediaan infrastruktur, meningkatkan kualitas aparatur pemerintah desa, serta membangun komunikasi antara masyarakat dan pemeritah melalui pemberian data komunikasi kepada setiap Ketua RW.
Adapun Pemda Provinsi Jabar punya program unggulan untuk meningkatkan akses keuangan mulai level perdesaan di antaranya One Pesantren One Product (OPOP) dan One Village One Product (OVOP).
Selain itu, ada program peningkatan akses keuangan lain yang langsung menyentuh masyarakat dengan basis keumatan yakni Kredit Masyarakat Ekonomi Sejahtera (Kredit Mesra), pinjaman tanpa bunga dan agunan yang bisa didapat di tempat ibadah.
“Ada juga program Patriot Desa, milenal ada di desa untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ekonomi dan yang lainnya,” tambah Uu.
“Jadi, intinya program-program ini adalah untuk menghindari kesenjangan gini ratio pendapatan masyarakat yang terlalu jauh. Mudah-mudahan dengan cara ini ada unsur keadilan ekonomi di Jawa Barat,” ujarnya mengakhiri.(Rel/Rie)
