Selain bertujuan membangun jaringan bagi para pesantren OPOP, Uu menilai forum tersebut juga bisa menjadi wadah untuk memberikan referensi produk bagi setiap pelaku OPOP tersebut.
"Biar anggota OPOP bisa terus bersinggungan dan membangun jaringan, maka saya minta dibentuk forum yang mengikat mereka agar anggota OPOP ini tidak dibentuk kemudian bubar," ucap Uu saat menghadiri acara Temu Bisnis II OPOP di Ballroom The Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Minggu (15/12/19).
Uu pun mengimbau Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (KUK) Provinsi Jabar sebagai leading sector program OPOP untuk menjadi koordinator pembentukan forum tersebut. Dalam forum itu, nantinya terdapat ketua, anggota, hingga koordinator wilayah.
"Saya minta kepada Dinas KUK sebagai koordinator pembentukan forum ini. lanjutnya.
Selain itu, Uu menuturkan bahwa 1.075 anggota OPOP adalah aset pemerintah dan pesantren sehingga harus ada sinergitas atau kebersamaan antar anggota OPOP. Uu berharap, 1.075 pesantren anggota OPOP bisa terus berkembang hingga mampu mengirim produknya ke luar negeri.
"Selain untuk kemandirian ekonomi pesantren, tak menutup kemungkinan produk yang dihasilkan juga bisa di ekspor ke luar negeri," kata Uu.
Program OPOP yang dibentuk Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar sendiri bertujuan mewujudkan pesantren yang mandiri secara ekonomi agar mampu bertahan lama sekaligus mengurangi gini rasio atau ketimpangan ekonomi antara kota dan desa karena mayoritas pesantren berada di pedesaan.
Berikutnya, program OPOP diharapkan dapat melahirkan pelaku usaha sukses yang berlatar belakang santri.
"Artinya OPOP adalah sebagai daya dorong pemerataan ekonomi di Jabar yang kini sudah harus melek bisnis dan teknologi," tutur Uu.
Adapun, 1.075 pesantren se-Jabar anggota OPOP masih cukup kecil ketimbang total 10 ribu pesantren yang tercatat di Jabar. Pemda Provinsi Jabar pun menargetkan seluruh pesantren di Jabar bisa menjadi anggota OPOP.
"Target kami dalam lima tahun (kepemimpinan), program OPOP ini menyentuh seluruh pesantren," ujar Uu.
Pesantren yang mengikuti program OPOP juga diberikan pelatihan entrepreneurship, jaringan, hingga suntikan modal usaha. Di 2020, Pemda Provinsi Jabar kembali membuka program tersebut sehingga pondok pesantren se-Jabar yang belum bergabung bisa mendaftar.(Rel/Rei)
