 |
| Sekretaris Fraksi PKS yang juga Anggota Komisi X DPR RI, Hj.Ledia Hanifa Amaliah, S.Si,M.Psi.T |
JAKARTA.LENTERAJABAR.COM,-Berbagai terobosan kebijakan Nadiem Makarim sebagai Mendikbud baru dikhawatirkan mubazir dan tidak efektif oleh anggota
Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah. Hal itu disebabkan ada persoalan
mendasar terkait pemetaan SDM yang belum tuntas.
“Banyak kebijakan yang kita sama inginkan menjadi pendorong bagi kemunculan
SDM Unggul masa depan. Seperti
revitalisasi pendidikan vokasi, asesmen karakter dan talenta peserta
didik, penataan sistem di perguruan tinggi maupun link and match dunia kampus dengan dunia usaha dan dunia industri
(DUDI). Namun sayangnya pertanyaan mendasar terkait profil SDM kita di dalam
dunia pendidikan belum ada.” Kata Ledia membuka kritisinya usai rapat kerja
dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, Selasa, 28 Jan lalu.
Aleg PKS ini menyebut pemetaan SDM
ini menjadi penting dituntaskan karena menjadi landasan kunci strategi
kebijakan yang akan digulirkan. Untuk perwujudan program pemetaan karakter dan
talenta peserta didik misalnya, kata Ledia, siapa yang akan melakukan? Link and Match dunia kampus dengan DUDI,
apa saja yang dibutuhkan, berapa banyak, mana yang sudah tersedia dan belum?
Kebijakan Merdeka Belajar hingga tiap perguruan tinggi bisa membuka prodi baru,
maka kebutuhan apa yang ada, apa yang tersedia, berapa banyak?
“Kalau persoalan pemetaan SDM Pendidikan kita belum dituntaskan,
dikhawatirkan program-program yang bagus akan menjadi mubazir dan tidak efektif
karena belum terlihat apa yang dibutuhkan, apa yang tersedia, siapa pelaksana,
siapa pengawas, berapa banyak dan lain-lain. Tanpa pemetaan SDM ini pula
lulusan SMK dan Prodi-prodi di kampus bisa tidak sesuai kebutuhan riil
masyarakat di sekitarnya.”
Sebagai contoh papar Ledia lagi, prodi terkait kesehatan yang dimoratorium
karena anggapan bahwa tenaga medis sudah terlalu banyak. “Kenyataannya untuk
semisal Papua dan wilayah timur lainnya masih kekurangan banyak tenaga
kesehatan yang tidak selalu bermakna dokter, melainkan termasuk bidan, perawat
dan tenaga kesehatan lain. Sementara meminta tenaga kesehatan dari katakanlah
Jawa untuk bertugas di Papua ternyata juga tidak mudah.”
Karena itu
Sekretaris Fraksi PKS ini meminta Kemendikbud segera melakukan pemetaan SDM
sesegera mungkin seiring perencanaan kebijakan program.
“Sebab kita
tentu sama berharap program-program baik untuk pencapaian SDM Unggul masa depan
itu bisa terlaksana dengan tepat guna, tepat sasaran dan sesuai anggaran.”pungkas wakil rakyat daerah pemilihan Jawa Barat I yaitu Kota Bandung-Cimahi ini.(Red/Rel)
