 |
| Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) saat memimpin Rapat Pembentukan Badan Pengelola Cekungan Bandung di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (24/2/2020). |
Untuk opsi organisasi yang pertama, kata Setiawan, pihaknya akan mengkaji kembali kemungkinan dibentuknya sekretariat bersama.
"Substansinya adalah ada pelimpahan kewenangan-kewenangan yang dari kabupaten/kota kepada sekretariat bersama ini karena Pak Gubernur (Ridwan Kamil) menginginkan organisasi ini bisa juga mempunyai fungsi sebagai eksekutor juga," kata Setiawan di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (24/2/2020).
"Nanti kita akan buatkan dari Biro Organisasi dan Biro Hukum untuk melihat bahwa Peraturan Menteri Agraria (dan Tata Ruang/ATR) seperti apa draftnya. Dan kita akan coba konsultasi ke Menteri ATR, dilihat kalau bentuknya seperti ini akan seperti apa. Jadi ada dua alternatif," tambahnya.
Setiawan mengatakan, organisasi yang nantinya menangani Cekungan Bandung akan fokus pada empat bidang, yakni air bersih, persampahan, transportasi, dan tata ruang. Dia mencontohkan bagaimana sumber air di Kabupaten Bandung digunakan juga oleh Kota Cimahi dan Kota Bandung.
"Tujuan dari organisasi ini sebetulnya adalah bagaimana kita sinergi, kita bisa lakukan dan terjadi efisiensi dari birokrasi," katanya. "Harus ada kesepahaman di antara pemerintah kabupaten/kota, dan provinsi," imbuhnya.
Menurut Setiawan, Pemda Provinsi Jabar akan segera berkonsultasi kepada Kementerian ATR terkait bentuk organisasi untuk menangani Cekungan Bandung.
"Karena kan kami gini, kalau seumpamanya ini badan, katakanlah struktural, artinya akan diisi SDM dari mana saja. Itu harus dipikirkan karena untuk yang mengisi dari struktur-struktur ini juga harus kita perhatikan segala macamnya. Jadi bukan hanya sekedar menyimpan (SDM) saja," katanya.
Sedangkan, Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Jabar A Koswara mengatakan, pembentukan pengelolaan Cekungan Bandung sudah sangat mendesak. Sebab, persoalan yang ada di Cekungan Bandung harus ditangani bersama-sama karena lintas daerah.
"Jadi, ini harus ditangani targetnya secepatnya. Kami akan konsultasi ke ATR," katanya.(Rel/Red)
