 |
| Komisi III DPRD Jabar saat kunjungan kerja (kunker)di P3D Samsat Kota Bekasi Jl. Ir.H. Juanda No. 302 (Bulak Kapal),Kamis (20/2/2020). |
BEKASI.LENTERAJABAR.COM,-Komisi III DPRD Jabar yang membidangi Keuangan, meliputi: Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil BUMD dan Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Harta lainnya yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah), Dana Perimbangan (PBB, Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Penerimaan Sektor Kehutanan, Pertambangan Umum dan Perikanan, Penerimaan dari Pertambangan Minyak dan Gas Alam), Pajak Air, Pinjaman Daerah, Perbankan, Dunia Usaha, Otorita, Pemberdayaan dan Pengembangan BUMD, serta Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri, dan lain-lain penerimaan yang sah.
Dalam upaya mencari masukan untuk peningkatan pendapatan daerah menyosoroti pelayanan di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bekasi. Karena itu, dewan mendorong untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dengan melakukan pembayaran pajak sehingga berefek terhadap pendapatan asli daerah(PAD) Jawa Barat.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Jabar, Sugianto Nangolah mengatakan,"Yang jelas harus ada koordinasi dengan instansi terkait, sekarang kan bisa melalui aplikasi WhatsApp blasting," tutur legislator dari partai Demokrat daerah pemilihan (dapil) 1 meliputi Kota Bandung dan Cimahi ini saat kunjungan kerja (kunker) di P3D Samsat Kota Bekasi Jl. Ir.H. Juanda No. 302 (Bulak Kapal),Kamis (20/2/2020).
Lebih lanjut dikatakan politisi partai berlambang bintang merzy ini,Komisi III ingin memastikan bagaimana pelayanan terhadap masyarakat. Biasanya dalam pelaksanaan cek fisik kendaraan yang relatif lama.
"Banyak keluhan saat melakukan cek fisik kendaraan, biasanya lama tapi disini pelayanan sudah prima,"pungkas Sugianto.
Sementara itu Kepala P3D Samsat Kota Bekasi, Mukti Subagja menjelaskan, salah satu upaya untuk memudahkn dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yakni dengan adanya program Samsat Keliling (Samling) dan E-Samsat.
Menurut Mukti hal itu untuk memudahkan bagi wajib pajak agar taat membayar pajak. "Tentunya kami berupaya untuk meningkatkannya dengan sosialisasi pembayaran pajak melalui sms blasting, billboard, spanduk dan lain sebagaianya,"tuturnya.
Ditambahkannya namun begitu,kendala-kendala yang dihadapi yakni pada bidang SDM yang menjadi penggerak dalam memberikan layanan publik yang terbaik.
Sisi lainnya yakni belum adanya lahan parkir yang memadai untuk menampung kendaraan bagi para wajib pajak."Infrastruktur juga belum sepenuhnya memadai, terutama lahan parkir,"tandasnya(Rie/Rel)
Dalam upaya mencari masukan untuk peningkatan pendapatan daerah menyosoroti pelayanan di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bekasi. Karena itu, dewan mendorong untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dengan melakukan pembayaran pajak sehingga berefek terhadap pendapatan asli daerah(PAD) Jawa Barat.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Jabar, Sugianto Nangolah mengatakan,"Yang jelas harus ada koordinasi dengan instansi terkait, sekarang kan bisa melalui aplikasi WhatsApp blasting," tutur legislator dari partai Demokrat daerah pemilihan (dapil) 1 meliputi Kota Bandung dan Cimahi ini saat kunjungan kerja (kunker) di P3D Samsat Kota Bekasi Jl. Ir.H. Juanda No. 302 (Bulak Kapal),Kamis (20/2/2020).
Lebih lanjut dikatakan politisi partai berlambang bintang merzy ini,Komisi III ingin memastikan bagaimana pelayanan terhadap masyarakat. Biasanya dalam pelaksanaan cek fisik kendaraan yang relatif lama.
"Banyak keluhan saat melakukan cek fisik kendaraan, biasanya lama tapi disini pelayanan sudah prima,"pungkas Sugianto.
Sementara itu Kepala P3D Samsat Kota Bekasi, Mukti Subagja menjelaskan, salah satu upaya untuk memudahkn dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yakni dengan adanya program Samsat Keliling (Samling) dan E-Samsat.
Menurut Mukti hal itu untuk memudahkan bagi wajib pajak agar taat membayar pajak. "Tentunya kami berupaya untuk meningkatkannya dengan sosialisasi pembayaran pajak melalui sms blasting, billboard, spanduk dan lain sebagaianya,"tuturnya.
Ditambahkannya namun begitu,kendala-kendala yang dihadapi yakni pada bidang SDM yang menjadi penggerak dalam memberikan layanan publik yang terbaik.
Sisi lainnya yakni belum adanya lahan parkir yang memadai untuk menampung kendaraan bagi para wajib pajak."Infrastruktur juga belum sepenuhnya memadai, terutama lahan parkir,"tandasnya(Rie/Rel)
