 |
| Gubernur Ridwan Kamil(batik biru) didampingi Wagub Uu Ruzhunul Umum(kemeja putih peci merah) bersama Ketua DPRD Jabar Taufik Hidayat serta Para Wakil Ketua DPRD Jabar di The Green Forest Resort, Kabupaten Bandung Barat, Kamis (6/2/2020). |
KAB.BANDUNGBARAT.LENTERAJABAR.COM,–Titik temu merupakan sarana untuk mencari solusi suatu persoalan atau hal-hal tertentu sehingga dapat di buat kebijakan yang terbaik bagi masyarakat.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat melaksanakan Komunikasi Pembangunan Daerah (Kopdar) Gubernur Jabar bersama Pimpinan, Ketua Komisi, Ketua Badan, dan Ketua Fraksi DPRD Provinsi Jawa Barat di The Green Forest Resort, Kabupaten Bandung Barat, Kamis (6/2/2020).
Kegiatan tersebut sangat positif karena legislatif dan eksekutif bertemu dalam satu forum yang di kemas dalam nuansa rileks namun materi yang di bicarakan sangat penting terhadap tata kelola pemerintahan Daerah Provinsi (pemdaprov) Jawa Barat.
Pada pelaksanaan Kopdar kali ini mengusung tema “Jawa Barat Berbudaya Tangguh Bencana” atau Jabar Resilience Culture Province (JRCP).
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan,Program JRCP bertujuan menanamkan budaya pengurangan risiko bencana serta meningkatkan ketangguhan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga masyarakat dalam menghadapi bencana,tutur kang Emil sapaan akrab pria berkacamata.
Mengingat pada awal tahun Provinsi Jawa Barat dihadapkan dengan berbagai bencana seperti banjir dan longsor yang terjadi di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi.
Sementara itu Ketua DPRD Jawa Barat, Taufik Hidayat mengungkapkan DPRD Jabar mendukung penuh program pengurangan resiko bencana oleh Pemdaprov Jabar.
Dukungan tersebut menurut Taufik akan diwujudkan dalam sisi penganggaran penanggulanan bencana sejauh anggaran tersebut untuk kepentingan rakyat,
Ditempat yang sama Anggota Komisi IV DPRD Jabar Daddy Rohanady mengatakan , pihaknya akan mendorong anggaran program tersebut sepanjang argumen yang disampaikan realistis dan argumentatif,tutur politisi senior partai Gerindra ini.
“Dewan akan mendorong anggaran yang diminta sepanjang argumentasi yang disampaikan oleh TAPD dan OPD yang terkait dianggap realistis dan sangat argumentatif,” pungkas Wakil rakyat daerah pemilihan Kabupaten Cirebon,Indramayu dan Kota Cirebon ini.(Rie/Red)
