GARUT.LENTERAJABAR.COM,-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) kembali melakukan kegiatan Reses II Tahun 2019-2020.
Pelaksanaan Reses II 2019-2020 di mulai dari tanggal 2 Maret sampai 11 Maret di daerah pemilihan masing-masing anggota DPRD Jabar .
Salah satu wakil rakyat yang melakukan kegiatan reses untuk menampung aspirasi konstituen tersebut H.Dadan Hidayatulloh,S.Ag, M.I.Pol melaksanakannya di Desa Cinta, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Garut, Selasa (3/3/2020).
Menurut legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa ini,dalam reses kali ini warga desa dan unsur Pemerintah desa beserta masyarakat Desa Cinta menyampaikan beberapa aspirasi diantaranya terkait pembangunan infrastruktur jalan, fasilitas desa, pemekaran daerah, serta 'bank emok' yang merajalela,
ungkap politisi partai berlambang bintang sembilan ini saat di hubungi media.Rabu(4/3/2020) .
Pemerintah Desa Cinta berharap, fasilitas infrastruktur jalan didaerah tersebut dapat segera diperbaiki sehingga dapat menunjang aktivitas perekonomian masyarakat.
Sekitar 250 orang dari berbagai Unsur, baik PAC, DPAC, PC, tokoh masyarat, ormas NU dan Kepala Desa Cinta, Kecamatan karang tengah dan masyarakat menghadiri reses tersebut. Pada reses ini, Dadan banyak memperoleh aspirasi.
Warga juga mengeluhkan terkait fasilitaspublik seperti sekolah, jalan dan bangunan lainya yang tidak bisa dibiayai oleh anggaran desa.
Para peserta reses tersebut berharap dengan adanya reses ini seluruh aspirasi yang telah diusulkan pada tingkatan Musrembang baik tingkat kecamatan dan Kabupaten tersebut dapat dikawal oleh anggota DPRD.
Menanggapi hal tersebut, Dadan yang ketua DPC PKB Kabupaten Garut mengatakan, agenda reses ini adalah hal yang paling penting bagi anggota DPRD dan telah diamanatkan oleh undang undang.
“Nantinya usulan usulan atau keluhan keluhan masyarakat khususnya di wilayah Bolangitang bersatu yang merupakan wilayah dapil dua ini akan kita pertimbangkan. Pada saat pembahasan di rapat internal DPRD, untuk diselaraskan dalam pembahasan APBD. Mohon maaf apabila ada yang belum terakomodir karena disesuaikan dengan beban anggaran APBD. Sehingga belum bisa mengakomodir seluruh keluhan dan harapan masyarakat,”pungkas anggota komisi V yang membidangi Kesra ini.(Rie/Red)
