 |
| Komisi V DPRD Jabar saat Kunjungan Kerja ke BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia). |
JAKARTA.LENTERAJABAR.COM,-DPRD Provinsi Jawa Barat berharap melalui Raperda Perlindungan Pekerja Migran Indonesi (PMI) Asal Jawa Barat dapat menjadi solusi penyelesaian permasalahan yang kerap menimpa pekerja migran indonesia.
Pemerintah provinsi jabar melalui DPRD tengah mengodok Raperda Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang saat ini tengah di bahas panitia khusus IV DPRD Jabar bisa menjawab melindungi dan mensejahterakan PMI.permasalahan yang menimpa para pekerja migran disebabkan banyak hal. Salah satunya keterbatasan wawasan dan keterampilan, penempatan ilegal, hingga praktik percaloan yang masih marak.
Adanya perda ini diharapkan melindungi dan memperkuat atau mengisi kekurangan untuk kemanan dan kebaikan para buruh migran.Menyikapi kondisi tersebut Komisi V melakukan kunjungan kerja ke BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia).
Menurut Benny Ramdhani,Kepala BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia),pentingnya memiliki sistem pendataan PMI dalam sebuah big single data adalah bentuk perlindungan bagi PMI (Pekerja Migran Indonesia), tuturnya di hadapan Komisi V DPRD Jabar yang membidangi Kesejahteraan Rakyat ini,tuturnya
Ditambahan Benny saat ini BP2MI sedang dalam tahap melakukan modernisasi sistem agar terintegrasi dan terkoneksi antar unit dan antar lembaga, mengingat Jawa Barat Peringkat ke 3 penyumbang migran terbanyak saat ini,jelasnya.
Sementara itu di tempat yang sama Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Johan Anwari mengingatkan pentingnya koordinasi antar lembaga, ia pun berharap dukungan dari BP2MI terhadap Raperda Perlindungan Pekerja Migran (PMI),tutur politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini
Ditambahkan legislator partai berlambang bintang sembilan ini,di harapkan raperda tersebut nantinya bisa memberi sumbangsih bagi perlindungan PMI khususnya di Jawa Barat, hingga pemerintah desa bisa dilibatkan dalam sosialisasi mengenai menjadi PMI secara prosedural,pungkas wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) Jabar XIII meliputu Kabupaten Kuningan,Ciamis,Pangandaran dan Kota Banjar.(Rie/Red)
Pemerintah provinsi jabar melalui DPRD tengah mengodok Raperda Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang saat ini tengah di bahas panitia khusus IV DPRD Jabar bisa menjawab melindungi dan mensejahterakan PMI.permasalahan yang menimpa para pekerja migran disebabkan banyak hal. Salah satunya keterbatasan wawasan dan keterampilan, penempatan ilegal, hingga praktik percaloan yang masih marak.
Adanya perda ini diharapkan melindungi dan memperkuat atau mengisi kekurangan untuk kemanan dan kebaikan para buruh migran.Menyikapi kondisi tersebut Komisi V melakukan kunjungan kerja ke BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia).
Menurut Benny Ramdhani,Kepala BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia),pentingnya memiliki sistem pendataan PMI dalam sebuah big single data adalah bentuk perlindungan bagi PMI (Pekerja Migran Indonesia), tuturnya di hadapan Komisi V DPRD Jabar yang membidangi Kesejahteraan Rakyat ini,tuturnya
Ditambahan Benny saat ini BP2MI sedang dalam tahap melakukan modernisasi sistem agar terintegrasi dan terkoneksi antar unit dan antar lembaga, mengingat Jawa Barat Peringkat ke 3 penyumbang migran terbanyak saat ini,jelasnya.
Sementara itu di tempat yang sama Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Johan Anwari mengingatkan pentingnya koordinasi antar lembaga, ia pun berharap dukungan dari BP2MI terhadap Raperda Perlindungan Pekerja Migran (PMI),tutur politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini
Ditambahkan legislator partai berlambang bintang sembilan ini,di harapkan raperda tersebut nantinya bisa memberi sumbangsih bagi perlindungan PMI khususnya di Jawa Barat, hingga pemerintah desa bisa dilibatkan dalam sosialisasi mengenai menjadi PMI secara prosedural,pungkas wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) Jabar XIII meliputu Kabupaten Kuningan,Ciamis,Pangandaran dan Kota Banjar.(Rie/Red)
